MUI Tetapkan Vape Haram, Apa Dampaknya ke Penjual dan Konsumen?

Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Fatwa yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026 tersebut tidak hanya mengatur penggunaan vape, tetapi juga penyalahgunaannya untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

MUI turut menetapkan bahwa aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan vape hukumnya haram.

Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI merekomendasikan pemerintah untuk menyusun regulasi yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.

Kementerian Kesehatan juga telah menyampaikan rencana untuk mengkaji larangan total peredaran vape sebagai tindak lanjut perkembangan tersebut.

Apa saja isi fatwa tersebut dan apakah vape otomatis dilarang pemerintah setelah keputusan MUI?

Associe akan membahasnya dalam artikel ini.

MUI Resmi Tetapkan Vape Haram Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026

MUI mendefinisikan vape sebagai perangkat yang memanaskan cairan mengandung nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan aerosol untuk dihirup.

Nikotin di dalamnya dinilai bersifat adiktif dan berdampak negatif terhadap kesehatan.

Berdasarkan fatwa yang ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH Asrorun Ni’am Sholeh tersebut, terdapat tiga ketentuan hukum:

1. Penggunaan vape haram karena membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan
2. Penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika dan psikotropika hukumnya haram
3. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan vape hukumnya haram

Rekomendasi MUI kepada Pemerintah dan Masyarakat

Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI memberikan 12 rekomendasi kepada pemerintah, lembaga terkait, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum untuk mengendalikan peredaran serta penggunaan vape.

Berikut rekomendasi lengkap MUI dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026:

1. Presiden dan DPR menyusun UU pelarangan vape beserta sanksinya
2. Presiden mengambil langkah cepat mengendalikan peredaran vape
3. Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga
4. Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan vape
5. BPOM memperketat pengawasan produk vape
6. Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi perizinannya
7. Kementerian Keuangan mengevaluasi kebijakan fiskal terkait vape
8. BNN dan aparat penegak hukum mencegah penyalahgunaan vape untuk narkoba
9. Aparat penegak hukum menindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui vape
10. Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi bahaya vape
11. Masyarakat menghindari vape dan melindungi anak serta remaja dari paparan nikotin
12. Seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan evaluasi kebijakan pengendalian vape

Alasan MUI Mengharamkan Penggunaan Vape

Risiko Kesehatan akibat Kandungan Nikotin

Vape dapat mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan mempengaruhi sistem saraf.

Ketergantungan nikotin dapat membuat pengguna sulit menghentikan kebiasaannya meskipun mengetahui risiko kesehatan yang ditimbulkan.

Selain nikotin, cairan vape umumnya mengandung gliserin, propilen glikol, dan bahan perasa yang menghasilkan aerosol ketika dipanaskan. 

Dampak Penggunaan Vape terhadap Lingkungan

Perangkat vape menggunakan baterai dan komponen elektronik yang dapat menjadi limbah jika sudah tidak digunakan.

Baterai, sisa cairan, dan komponen elektronik yang dibuang sembarangan berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan benar.

Risiko limbah tersebut menjadi salah satu pertimbangan MUI dalam menetapkan hukum penggunaan vape, terutama terkait dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Potensi Penyalahgunaan Vape untuk Zat Terlarang

Vape juga berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, MUI meminta BNN dan aparat penegak hukum memperketat pengawasan serta menutup celah peredaran narkotika melalui perangkat vape.

Benarkah Vape Resmi Dilarang Pemerintah Setelah Fatwa MUI?

Penetapan vape haram oleh MUI tidak otomatis berarti pemerintah telah memberlakukan larangan total terhadap penggunaan dan perdagangan vape.

Hal ini karena fatwa MUI merupakan ketetapan keagamaan yang menjadi pedoman hukum Islam.

Sedangkan larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan dasar hukum dan proses pembentukan regulasi oleh lembaga negara yang berwenang.

Sebelum fatwa tersebut diterbitkan, pemerintah telah lebih dahulu mengatur pengendalian rokok elektronik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Beberapa ketentuan dalam PP tersebut meliputi:

• Larangan menjual rokok elektronik kepada orang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil
• Larangan penjualan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak
• Pengaturan penjualan melalui situs web, aplikasi elektronik komersial, dan media sosial
• Pembatasan iklan dan promosi rokok elektronik
• Kewajiban terkait perizinan usaha, kadar nikotin, pengujian, dan pelaporan kandungan produk

Artinya, vape sudah memiliki ketentuan pengendalian dalam hukum negara, tetapi ketentuan tersebut tidak sama dengan larangan total peredaran.

Dengan demikian, terdapat dua hal yang perlu dibedakan:

Menurut Fatwa MUI: penggunaan, penyalahgunaan untuk konsumsi zat terlarang, produksi, dan perdagangan vape dinyatakan haram

Menurut hukum negara: aktivitas terkait vape masih harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan pengendalian dalam PP Nomor 28 Tahun 2024

Tanggapan Menteri Perindustrian terhadap Fatwa MUI

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan bahwa pemerintah menghargai keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa, 10 November 2026, di sela acara Peresmian Belanja Buatan Indonesia (BINA), Sarmuji menegaskan bahwa penetapan fatwa merupakan kewenangan MUI, bukan Kementerian Perindustrian.

Ia menyatakan bahwa kementeriannya tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri keputusan tersebut.

“Kita hargai saja. Kan orang punya perspektif yang macam-macam, punya tinjauan di luar pagar Kementerian Perindustrian.”

Sarmuji juga menyampaikan bahwa Kementerian Perindustrian akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas tindak lanjut fatwa tersebut.

Terkait kemungkinan perubahan pasar, ia menilai setiap produk memiliki pangsa pasar dan konsumen loyal masing-masing.

Menurutnya, pergeseran pilihan konsumen merupakan hal yang biasa terjadi di industri, baik karena fatwa maupun faktor lainnya.

Sarmuji belum memberikan penjelasan terperinci mengenai dampak fatwa terhadap industri vape dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Ia juga menyebut Kementerian Perindustrian perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan pelaku industri untuk memahami kondisi dan persoalan yang mereka hadapi.

Dampak Fatwa MUI terhadap Pengguna dan Industri Vape

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tidak hanya mengatur penggunaan vape, tetapi juga mencakup kegiatan produksi dan perdagangan.

Ketentuan ini berpotensi mempengaruhi konsumen, pelaku usaha, hingga industri rokok elektrik.

Dampak bagi Pengguna Vape

MUI menetapkan penggunaan vape hukumnya haram sehingga umat Islam diimbau untuk menghindarinya.

Masyarakat juga diminta melindungi anak dan remaja dari paparan serta ketergantungan nikotin.

Bagi pengguna yang sudah mengalami ketergantungan, penghentian penggunaan dapat dilakukan dengan pendampingan tenaga kesehatan jika diperlukan.

Dampak bagi Penjual dan Pelaku Usaha Vape

Fatwa MUI juga menyatakan bahwa memproduksi dan/atau memperjualbelikan vape hukumnya haram. Ketentuan ini menjadi perhatian bagi produsen, distributor, dan pemilik toko vape.

MUI turut merekomendasikan Kementerian Perindustrian untuk melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinannya.

Namun, rekomendasi tersebut tidak otomatis mencabut izin usaha yang sudah diterbitkan karena tetap memerlukan kebijakan resmi pemerintah.

Dampak terhadap Industri dan Penerimaan Cukai

Vape termasuk dalam kategori Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang berkontribusi terhadap penerimaan cukai negara.

Penerimaan cukai vape mencapai Rp2,65 triliun pada 2024, meningkat dari Rp1,84 triliun pada 2023.

Karena itu, kebijakan pembatasan atau pelarangan vape berpotensi mempengaruhi beberapa aspek, seperti:

• Kegiatan produksi dan distribusi rokok elektrik
• Keberlangsungan usaha produsen, toko, dan distributor
• Tenaga kerja di industri vape
• Penerimaan negara dari cukai HPTL
• Pengawasan terhadap peredaran produk ilegal

Kesimpulan

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 menetapkan bahwa penggunaan, penyalahgunaan untuk konsumsi zat terlarang, produksi, dan perdagangan vape hukumnya haram.

Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan kesehatan, lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan narkotika.

MUI juga mendorong pemerintah dan DPR menyusun undang-undang pelarangan vape beserta sanksinya.

Kementerian Kesehatan telah menyampaikan rencana mengkaji larangan total peredaran rokok elektrik sebagai bagian dari penguatan kebijakan pengendalian.

Meski demikian, penetapan fatwa tidak otomatis membuat seluruh aktivitas terkait vape menjadi ilegal menurut hukum negara.

Masyarakat dan pelaku usaha perlu memperhatikan regulasi yang berlaku serta perkembangan kebijakan pemerintah selanjutnya.

FAQ Seputar Fatwa MUI yang Mengharamkan Vape

Apakah vape resmi dilarang di Indonesia setelah fatwa MUI?

Belum ada larangan total yang otomatis berlaku hanya karena fatwa MUI diterbitkan. Pemerintah telah mengatur pengendalian rokok elektronik melalui PP Nomor 28 Tahun 2024. 

Apakah menggunakan vape hukumnya haram menurut MUI?

Ya. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

Apakah menjual dan memproduksi vape juga haram menurut MUI?

Ya. Ketentuan hukum dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 secara eksplisit menyatakan bahwa memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Ketentuan ini tidak hanya mencakup pengguna, tetapi juga aktivitas bisnis terkait vape.

Mengapa MUI mengharamkan rokok elektrik atau vape?

MUI mempertimbangkan tiga alasan utama, yaitu risiko kesehatan akibat kandungan nikotin yang bersifat adiktif, dampak penggunaan perangkat vape terhadap lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan perangkat tersebut untuk konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.

Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap fatwa MUI tentang vape?

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan bahwa pihaknya menghargai keputusan MUI dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Kementerian Kesehatan menyambut baik fatwa tersebut dan sedang mengkaji penguatan kebijakan, termasuk kemungkinan larangan total peredaran vape.

Baca Juga:

Apakah Sate Khas Senayan Halal atau Tidak? Cek Fakta Terbarunya

Arti No Pork No Lard, Apakah Sama dengan Label Halal?

Rekomendasi Jasa Pembuatan Sertifikat Halal dari Associe

Referensi:

Ghifari, S. A. Komisi Fatwa MUI Tetapkan Vape Haram, Berikut bunyi lengkapnya. MUI – Majelis Ulama Indonesia. November 9, 2026. https://mui.or.id/baca/berita/komisi-fatwa-mui-tetapkan-vape-haram-berikut-bunyi-lengkapnya

PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan – JDIH BPK. Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024. 

Menperin Bicara Nasib Industri Rokok Elektrik usai MUI Haramkan Vape. Ekonomi. November 10, 2026. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20261110203746-92-1425620/menperin-bicara-nasib-industri-rokok-elektrik-usai-mui-haramkan-vape