Merevisi ketentuan PPh Final UMKM dalam PP 55 Tahun 2022
Berlaku bagi orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi
Batas omzet tetap Rp4,8 miliar per tahun
Perhitungan omzet mencakup berbagai jenis penghasilan
Orang pribadi dan perseroan perorangan tidak dibatasi masa pemanfaatannya
Memuat ketentuan transisi untuk memberikan kepastian hukum

Pelaku usaha kecil dan menengah perlu memahami perkembangan regulasi perpajakan yang terus mengalami penyesuaian.

Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan PP Nomor 20 Tahun 2026 yang merevisi PP 55 Tahun 2022 per tanggal 22 April 2026.

Melalui aturan ini, badan usaha berbentuk PT dan CV tidak lagi dapat memanfaatkan tarif PPh Final UMKM 0,5% dari omzet.

Melainkan dikenakan tarif PPh Badan sebesar 22% dari laba bersih serta wajib menyelenggarakan pembukuan.

Lalu, siapa yang masih dapat menggunakan tarif UMKM dan apa saja perubahan yang perlu diperhatikan?

Associe akan menjelaskannya dalam artikel berikut.

Apa Itu PP 20 Tahun 2026?

PP Nomor 20 Tahun 2026 adalah peraturan yang diterbitkan pemerintah sebagai perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Regulasi ini membawa perubahan signifikan terhadap ketentuan PPh Final UMKM dengan memperjelas siapa saja wajib pajak yang berhak memanfaatkan tarif final UMKM.

PP 20 Tahun 2026 mengatur bahwa fasilitas PPh Final UMKM hanya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun.

CV, firma, PT, dan BUMDes tidak lagi dapat mengajukan fasilitas PPh Final UMKM baru dan hanya dapat memanfaatkannya hingga masa fasilitas yang masih berlaku berakhir.

Selain itu, PP 20 Tahun 2026 juga menghapus batas waktu pemanfaatan PPh Final UMKM bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan.

Dengan demikian, kedua kelompok wajib pajak tersebut dapat terus menggunakan tarif PPh Final UMKM selama masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Perubahan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan menyesuaikan pengaturan PPh Final UMKM dengan karakteristik masing-masing bentuk usaha.

Siapa yang Dapat Memanfaatkan Tarif UMKM Berdasarkan PP 20 Tahun 2026?

Wajib Pajak Orang Pribadi

Pelaku usaha perorangan yang memenuhi batas omzet dapat memanfaatkan tarif PPh Final UMKM.

Berbeda dengan aturan sebelumnya, PP 20 Tahun 2026 menghapus batas waktu pemanfaatan fasilitas ini sehingga wajib pajak orang pribadi dapat terus menggunakannya selama masih memenuhi persyaratan.

Perseroan Perorangan

Perseroan perorangan juga berhak menggunakan tarif PPh Final UMKM apabila omzetnya tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun.

Sama seperti wajib pajak orang pribadi, fasilitas ini kini dapat dimanfaatkan tanpa batas waktu selama kriteria yang ditetapkan tetap terpenuhi.

Koperasi

Koperasi dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun tetap dapat memanfaatkan tarif PPh Final UMKM.

Namun, pemanfaatannya dibatasi maksimal 4 tahun pajak sejak koperasi terdaftar sebagai wajib pajak.

Setelah melewati jangka waktu tersebut, koperasi tidak lagi dapat menggunakan fasilitas tarif final UMKM.

Manfaat PP 20 Tahun 2026 bagi Pelaku UMKM

Regulasi ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Kejelasan aturan membantu mengurangi potensi kesalahan interpretasi serta memberikan landasan yang lebih kuat dalam perencanaan keuangan usaha.

Dari sisi administrasi, regulasi pajak UMKM terbaru ini juga dirancang agar lebih mudah diterapkan.

Penyederhanaan ketentuan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai peraturan.

Batasan Omset UMKM Menurut PP 20 Tahun 2026

Salah satu ketentuan yang tetap dipertahankan adalah batasan omset tahunan sebesar Rp4,8 miliar.

Selama wajib pajak masih berada dalam batas tersebut dan memenuhi syarat, fasilitas tarif UMKM dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penetapan batas omset ini bertujuan memastikan fasilitas perpajakan diberikan kepada pelaku usaha yang memang berada pada kategori usaha mikro, kecil, dan menengah.

Cara Menghitung Omset yang Digabungkan

Dalam aturan terbaru, penghitungan batas omset dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis penghasilan yang dimiliki wajib pajak.

Sebagai contoh, seorang wajib pajak memiliki penghasilan usaha sebesar Rp3 miliar per tahun, penghasilan dari pekerjaan bebas Rp800 juta, dan penghasilan luar negeri Rp500 juta.

Total penghasilan yang diperhitungkan menjadi Rp4,3 miliar. Karena jumlah tersebut masih berada di bawah batas Rp4,8 miliar, wajib pajak tersebut masih memenuhi syarat untuk memanfaatkan tarif UMKM sesuai ketentuan yang berlaku.

Jenis Penghasilan yang Masuk Perhitungan Omset

Dalam penghitungan batas omset, beberapa jenis penghasilan berikut perlu diperhitungkan:

Penghasilan usaha: Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama wajib pajak.
Penghasilan pekerjaan bebas: Penghasilan dari profesi atau jasa yang dilakukan secara independen.
Penghasilan luar negeri: Penghasilan yang berasal dari sumber di luar wilayah Indonesia sesuai ketentuan perpajakan.
Penghasilan final dan non-final: Penghasilan yang dikenakan pajak final maupun yang mengikuti skema perpajakan umum.
Penghasilan suami istri: Penghasilan yang menurut ketentuan perpajakan harus digabungkan dalam satu kesatuan perhitungan.

Perubahan Penting dalam PP 20 Tahun 2026

Beberapa perubahan yang menjadi perhatian pelaku usaha antara lain:

Berlaku untuk wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi
Batas omzet tetap maksimal Rp4,8 miliar per tahun
Perhitungan omzet mencakup penghasilan yang lebih luas
Orang pribadi dan perseroan perorangan dapat memanfaatkannya tanpa batas waktu
Koperasi dapat memanfaatkannya hingga empat tahun
Terdapat ketentuan transisi bagi wajib pajak yang masa fasilitasnya telah berakhir

Perbandingan PP 20 Tahun 2026 dengan Aturan Sebelumnya

Berikut gambaran perbandingan antara aturan terbaru dan ketentuan PP 55 Tahun 2022:

Aspek	Aturan Sebelumnya	Aturan Terbaru
Dasar Regulasi	PP 55 Tahun 2022	PP 20 Tahun 2026
Subjek Pajak	Orang Pribadi, badan tertentu	Orang Pribadi, PT Perorangan, Koperasi
Batas Omset	Rp4,8 miliar per tahun	Rp4,8 miliar per tahun
Penghitungan Omset	Lebih terbatas	Menggabungkan berbagai jenis penghasilan
Masa Pemanfaatan Orang Pribadi	Mengikuti ketentuan sebelumnya	Tidak dibatasi
Masa Pemanfaatan Koperasi	Terdapat batas tertentu	Tetap 4 tahun
Ketentuan Transisi	Terbatas	Memberikan kepastian bagi WP tertentu