- Danantara belum ditunjuk. Kemnaker membantah kewajiban penyetoran dana cadangan pesangon ke Danantara
- Pasal 253 UU No. 27 Tahun 2026 mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon untuk hak pekerja akibat PHK
- Usaha mikro dan kecil dikecualikan, tetapi tetap wajib memenuhi hak pekerja yang terkena PHK
- Mekanisme, besaran dana, dan tata kelola masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP)
Kabar mengenai kewajiban perusahaan menyetorkan dana pesangon kepada Danantara ramai diperbincangkan.
Informasi tersebut menyebutkan bahwa pengusaha harus menyisihkan dana pesangon karyawan untuk kemudian dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon memang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Melalui Pasal 253, pengusaha diwajibkan menyediakan dana tersebut sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan pengecualian bagi usaha mikro dan kecil.
Lantas, benarkah dana pesangon akan masuk Danantara?
Bagaimana aturan terbaru, siapa saja yang wajib menyediakan dana tersebut, dan kapan ketentuannya mulai diterapkan?
Associe akan membahasnya dalam artikel ini.
Benarkah Dana Pesangon Akan Masuk Danantara?
Tidak benar bahwa perusahaan saat ini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola dana tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, membantah kabar yang menyebut Danantara akan mengelola dana cadangan pesangon.
Dalam keterangannya pada Senin (16/11/2026), ia menegaskan, “Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon.”
Indah juga memastikan bahwa informasi mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar.
Ia menyatakan, “Hingga saat ini, Pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.”
Dengan demikian, ada dua hal yang perlu dibedakan dalam pemberitaan mengenai dana cadangan pesangon:
Kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon: Sudah memiliki dasar hukum melalui Pasal 253 UU No. 27 Tahun 2026
Kewajiban menyetorkan dana kepada Danantara: Belum ditetapkan karena pemerintah belum menunjuk lembaga pengelolanya
Apa Itu Dana Cadangan Pesangon?
Dana cadangan pesangon adalah dana yang wajib disediakan pengusaha sebagai sumber pembayaran hak pekerja/buruh ketika terjadi PHK.
Dengan adanya dana yang dicadangkan, pembayaran hak pekerja diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK terjadi.
Contoh Perhitungan Hak Pesangon
Sebagai gambaran, perusahaan memiliki karyawan dengan masa kerja 5 tahun dan upah sebulan sebesar Rp10 juta.
Jika karyawan tersebut mengalami PHK dengan ketentuan hak sebesar satu kali perhitungan dasar, simulasinya sebagai berikut:
Uang pesangon: 6 bulan upah × Rp10 juta = Rp60 juta
Uang penghargaan masa kerja (UPMK): 2 bulan upah × Rp10 juta = Rp20 juta
Total hak pesangon: Rp60 juta + Rp20 juta = Rp80 juta
Perhitungan ini mengacu pada Pasal 40 PP No. 35 Tahun 2021. Untuk masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, besaran dasar uang pesangon adalah 6 bulan upah.
Sementara itu, masa kerja 5 tahun termasuk kategori yang memperoleh UPMK sebesar 2 bulan upah.
Aturan Dana Cadangan Pesangon dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan TerbaruÂ
Aturan dana cadangan pesangon tercantum dalam Bab XVI, khususnya Pasal 253 UU No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Berikut rincian ketentuannya.
1. Pengusaha Wajib Menyediakan Dana Cadangan
Pasal 253 ayat (1) mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK.
Artinya, perusahaan perlu menyiapkan pendanaan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
2. Dana Ditujukan untuk Melindungi Hak Pekerja
Pasal 253 ayat (2) mengatur bahwa dana ini bertujuan menjamin hak pekerja akibat PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan pekerja belum diikutsertakan dalam program pensiun.
3. Pengelola Dana Harus Lembaga Pemerintah
Pasal 253 ayat (3) menyebutkan bahwa dana dikelola oleh lembaga pemerintah, tetapi belum menetapkan nama lembaga tertentu, termasuk Danantara atau Kemnaker. Penunjukan pengelola dan mekanisme pengelolaannya masih menunggu aturan lebih lanjut.
4. Usaha Mikro dan Kecil Dikecualikan
Pasal 253 ayat (4) mengecualikan pengusaha pada usaha mikro dan kecil dari kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon.
Pengecualian ini tidak mencakup usaha menengah. Meski demikian, pengusaha mikro dan kecil tetap wajib memenuhi hak pekerja ketika terjadi PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 250.
5. Mekanisme Teknis Menunggu Peraturan Pemerintah
Pasal 253 ayat (5) menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui PP. Aturan tersebut diperlukan untuk menjelaskan:
- Mekanisme penyediaan dan penempatan dana
- Besaran dana yang harus dicadangkan
- Tata cara pengelolaan dan pencairan
- Pengembalian kelebihan dana
- Pengawasan dan pertanggungjawaban
Karena itu, perusahaan masih perlu menunggu aturan pelaksana sebelum menentukan besaran dan prosedur pencadangan secara resmi.
6. Pelanggaran Dapat Dikenai Sanksi Administratif
Pasal 253 ayat (6) mengatur sanksi bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon, meliputi:
- Peringatan tertulis
- Pembatasan kegiatan usaha
- Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha
- Pencabutan perizinan berusaha
Kapan Perusahaan Wajib Menyediakan Dana Cadangan Pesangon?
UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Berdasarkan Pasal 313, UU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Sementara itu, Pasal 312 memberikan waktu paling lama satu tahun untuk menetapkan peraturan pelaksanaan, sehingga tenggatnya jatuh pada 28 Oktober 2027.
Tenggat tersebut bukan berarti perusahaan otomatis mulai menyetor dana pada tanggal tersebut. Mekanisme operasionalnya masih menunggu aturan teknis pemerintah.
Status regulasi dana cadangan pesangon:
- UU No. 27 Tahun 2026: Berlaku sejak 28 Oktober 2026
- Kewajiban dana cadangan: Sudah diatur dalam Pasal 253
- Lembaga pengelola dana: Belum ditetapkan pemerintah
- Besaran dana cadangan: Menunggu aturan teknis
- Mekanisme penyediaan dan pengelolaan: Menunggu PP
- Tenggat aturan pelaksanaan: Paling lama 28 Oktober 2027
Siapa yang Wajib Menyediakan Dana Cadangan Pesangon?
Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) dan (4) UU No. 27 Tahun 2026, kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon berlaku bagi pengusaha, kecuali usaha mikro dan kecil.
Artinya, usaha menengah dan besar tetap termasuk dalam cakupan kewajiban tersebut.
| Skala Usaha | Omzet Tahunan | Kewajiban |
|---|---|---|
| Mikro | Maks. Rp2 miliar | Dikecualikan |
| Kecil | Lebih dari Rp2–15 miliar | Dikecualikan |
| Menengah | Lebih dari Rp15–50 miliar | Wajib |
| Besar | Lebih dari Rp50 miliar | Wajib |
Kesimpulan
Kemnaker telah menegaskan bahwa pemerintah belum menunjuk lembaga pengelola dana cadangan pesangon, sehingga belum ada kewajiban menyetorkan dana tersebut kepada Danantara.
Kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon memang sudah memiliki dasar hukum melalui Pasal 253 UU No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Pengusaha pada usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban tersebut, sedangkan mekanisme pengelolaan, besaran pencadangan, dan tata cara pelaksanaannya masih membutuhkan Peraturan Pemerintah.
FAQ Seputar Dana Cadangan Pesangon
Apakah benar dana pesangon akan dikelola Danantara?
Tidak. Kemnaker membantah kabar bahwa Danantara telah ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon. Hingga 17 November 2026, pemerintah belum menetapkan lembaga pengelolanya.
Apa dasar hukum dana cadangan pesangon?
Dasar hukumnya adalah Pasal 253 UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pasal tersebut mengatur kewajiban pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK.
Kapan perusahaan wajib menyediakan dana cadangan pesangon?
UU No. 27 Tahun 2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026. Pasal 312 menetapkan bahwa peraturan pelaksanaannya harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak diundangkan.
Apakah semua perusahaan wajib menyediakan dana cadangan pesangon?
Tidak. Pasal 253 ayat (4) mengecualikan pengusaha pada usaha mikro dan kecil. Namun, pengusaha pada kedua kategori tersebut tetap wajib memenuhi hak pekerja yang mengalami PHK.
Berapa persen gaji karyawan yang harus disisihkan untuk dana pesangon?
Belum ada persentase atau nominal resmi yang dapat dijadikan patokan. Besaran dan mekanisme penyediaan dana cadangan pesangon masih menunggu pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
Baca Juga:
Cara Perhitungan Pesangon PHK Sesuai UU Cipta Kerja (2025)
Hak Karyawan Meninggal Dunia: Aturan Pesangon dan Ahli Waris
Terkena PHK Mendadak? Ketahui Apa Saja Hak dan Kompensasi Karyawan
Referensi:
UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan – JDIH BPK. Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/359755/uu-no-27-tahun-2026-pelindungan-ketenagakerjaan.
Saputra, D. Danantara Bantah Dapat Penugasan dari Pemerintah untuk Kelola Dana Cadangan Pesangon. Bisnis.com. November 17, 2026. https://ekonomi.bisnis.com/read/20261117/9/2021919/danantara-bantah-dapat-penugasan-dari-pemerintah-untuk-kelola-dana-cadangan-pesangon.Â






