Update Terbaru Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026
Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar upah bulanan minimum yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja di tingkat provinsi.
Cara perhitungan setiap provinsi tidak mengikuti satu angka nasional, melainkan disesuaikan kondisi ekonomi daerah masing-masing.
UMP merupakan tolok ukur awal penetapan upah minimum provinsi, sedangkan istilah UMR kini merujuk pada penetapan yang lebih spesifik di tingkat kabupaten/kota (UMK) atau sektoral.
Pemerintah menyatakan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia telah menyelesaikan penetapan UMP 2026.
36 Provinsi Sudah Menetapkan UMP 2026
Dari total 38 provinsi, sebanyak 36 di antaranya sudah menetapkan besaran UMP untuk tahun depan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, menjelaskan bahwa secara umum proses penetapan UMP telah tuntas.
Berdasarkan hasil rekapitulasi, DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan UMP tertinggi secara nasional.
Yakni sebesar Rp 5.729.876 per bulan. Sebaliknya, UMP terendah tercatat berada di Jawa Tengah dengan nilai Rp 2.327.386,07 per bulan.
Aceh masih menggunakan UMP tahun sebelumnya karena terdampak bencana, sedangkan Papua Pegunungan belum menetapkan UMP 2026 karena masih menunggu keputusan kepala daerah.
Provinsi Besar yang Sudah Menetapkan UMP 2026
Pulau Jawa dan Sekitarnya
Seluruh provinsi di Pulau Jawa telah menetapkan UMP 2026.
- DKI Jakarta – Rp 5.729.876
- Jawa Barat – Rp 2.317.601
- Jawa Tengah – Rp 2.327.386,07
- DI Yogyakarta – Rp 2.417.495
- Jawa Timur – Rp 2.446.880
- Banten – Rp 3.100.881,40
Luar Pulau Jawa
Sebagian besar provinsi di luar Jawa juga telah menetapkan UMP 2026.
- Aceh – Rp 3.685.616 (menggunakan UMP 2025)
- Sumatera Utara – Rp 3.228.949
- Sumatera Barat – Rp 3.182.955
- Riau – Rp 3.780.495
- Jambi – Rp 3.471.497
- Sumatera Selatan – Rp 3.942.963
- Bengkulu – Rp 2.827.250
- Lampung – Rp 3.047.734
- Kepulauan Bangka Belitung – Rp 4.035.000
- Kepulauan Riau – Rp 3.879.520
- Bali – Rp 3.207.459
- Nusa Tenggara Barat – Rp 2.673.861
- Nusa Tenggara Timur – Rp 2.455.898
- Kalimantan Barat – Rp 3.054.552
- Kalimantan Tengah – Rp 3.686.138
- Kalimantan Selatan – Rp 3.725.000
- Kalimantan Timur – Rp 3.762.431
- Kalimantan Utara – Rp 3.775.243
- Sulawesi Utara – Rp 4.002.630
- Sulawesi Tengah – Rp 3.179.565
- Sulawesi Selatan – Rp 3.921.088
- Sulawesi Tenggara – Rp 3.306.496,18
- Gorontalo – Rp 3.405.144
- Sulawesi Barat – Rp 3.315.934
- Maluku – Rp 3.334.490
- Maluku Utara – Rp 3.510.240
- Papua Barat – Rp 3.841.000
- Papua – Rp 4.436.283
- Papua Tengah – Rp 4.285.848
- Papua Selatan – Rp 4.508.100
- Papua Barat Daya – Rp 3.766.000
- Papua Pegunungan – masih menunggu keputusan gubernur
Perbedaan UMP 2026 vs UMP 2025
Perubahan utama UMP 2026 dibandingkan UMP 2025 terletak pada metode perhitungannya.
Salah satu pendekatan yang digunakan adalah skenario konservatif dengan asumsi kenaikan sekitar 6–7% dari UMP DKI Jakarta 2025 yang berada di kisaran Rp 5,396 juta.
Sehingga perkiraan UMP 2026 berada pada rentang Rp 5,7 juta hingga Rp 5,8 juta.
Selain itu, besaran kenaikan di tiap provinsi bervariasi karena dipengaruhi indikator ekonomi lokal, seperti tingkat inflasi dan kondisi pasar kerja.
Respons Publik Terhadap UMP 2026
Sejumlah kelompok pekerja atau serikat buruh menyatakan ketidakpuasan terhadap UMP 2026.
Mereka menilai kenaikan rata-rata sekitar 5–7% belum cukup mengimbangi kebutuhan hidup yang meningkat, sehingga menimbulkan protes di beberapa daerah.
Di Jakarta dan beberapa kota besar, demonstrasi buruh juga sempat terjadi terkait penetapan dan besaran UMP 2026 yang dirasakan belum ideal bagi pekerja bergaji minimum.
Beberapa asosiasi pengusaha menyampaikan kritik terhadap formula baru penetapan UMP yang dianggap berpotensi memberi tekanan pada industri padat karya.
FAQ Tentang “Berapa UMP 2026?”
Apa itu UMP 2026?
Upah Minimum Provinsi 2026 adalah standar upah minimum yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja di tingkat provinsi pada tahun 2026.
Kapan UMP 2026 mulai berlaku?
UMP 2026 berlaku sejak 1 Januari 2026 setelah disahkan oleh gubernur masing-masing provinsi.
Apakah semua provinsi sudah menetapkan UMP 2026?
Sebagian besar provinsi telah menetapkan angka UMP 2026, namun ada beberapa wilayah yang masih menunggu keputusan resmi.
Apa perbedaan UMP 2026 dengan UMP 2025?
Perbedaannya terletak pada formula penetapan di mana UMP 2026 disusun berdasarkan rentang yang ditentukan pemerintah pusat dan angka final oleh pemerintah daerah.
Mengapa UMP setiap provinsi berbeda?
Karena setiap daerah memperhitungkan kondisi ekonomi lokal seperti inflasi, kebutuhan hidup layak, dan pertumbuhan ekonomi ketika menetapkan angka UMP.
Baca Juga:
