- UU No. 27 Tahun 2026 menetapkan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan
- Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (6)
- Perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan cuti bersama dengan aturan terbaru
- Pekerja tetap berhak atas minimal 12 hari cuti tahunan setelah bekerja 12 bulan berturut-turut
Melalui UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, pemerintah mengatur bahwa pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan diterapkan perusahaan tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 118 ayat (6) UU No. 27 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026.
Pekerja tidak perlu lagi kehilangan jatah cuti tahunan ketika perusahaan menerapkan cuti bersama sesuai ketentuan tersebut.
Perubahan ini penting untuk dipahami oleh karyawan maupun perusahaan, terutama dalam mengatur jadwal libur, saldo cuti, dan kebijakan internal ketenagakerjaan.
Lantas, bagaimana aturan lengkapnya dan apa dampaknya terhadap hak pekerja?
Associe akan membahasnya dalam artikel ini.
Apakah Cuti Bersama Tidak Memotong Cuti Tahunan?
Ya. Berdasarkan Pasal 118 ayat (6) UU No. 27 Tahun 2026, pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan diterapkan perusahaan tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja.
Perusahaan tidak boleh memperhitungkan hari cuti bersama tersebut sebagai bagian dari jatah cuti tahunan karyawan apabila penerapannya memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut.
Sebagai contoh, seorang karyawan memiliki hak cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja. Jika perusahaan menerapkan cuti bersama selama 3 hari, saldo cuti tahunan karyawan tersebut tetap 12 hari, bukan berkurang menjadi 9 hari.
Namun, perlu dipahami bahwa cuti bersama dan cuti tahunan merupakan dua hal yang berbeda:
Cuti bersama: Hari libur bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan dapat diterapkan perusahaan sesuai ketentuan
Cuti tahunan: Hak istirahat pekerja yang diberikan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus
Isi Pasal 118 Ayat (6) tentang Cuti Bersama
Pasal 118 ayat (6) UU No. 27 Tahun 2026 berbunyi:
“Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh.“
Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:
- Cuti bersama yang dimaksud merupakan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat
- Perusahaan menerapkan cuti bersama tersebut dalam kegiatan operasionalnya
- Pelaksanaan cuti bersama tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerja
Hubungan Pasal 118 Ayat (7) dengan Pelaksanaan Cuti Tahunan
Selain mengatur cuti bersama, UU No. 27 Tahun 2026 juga menjelaskan mekanisme pelaksanaan cuti tahunan.
Pasal 118 ayat (7) menyebutkan bahwa pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam:
- Perjanjian Kerja
- Peraturan Perusahaan (PP)
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Artinya, perusahaan tetap dapat mengatur mekanisme pengajuan, persetujuan, dan penggunaan cuti tahunan melalui kebijakan internal.
Pengaturan tersebut harus tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak boleh menghilangkan hak minimum pekerja.
Perbedaan Aturan Cuti Bersama Lama dan Terbaru
Sebelum UU No. 27 Tahun 2026 berlaku, cuti bersama di perusahaan swasta mengacu pada SKB 3 Menteri dan kebijakan masing-masing perusahaan
Contohnya, SKB 3 Menteri Nomor 2 Tahun 2025 menetapkan bahwa cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan pekerja.
Sementara itu, UU No. 27 Tahun 2026 membawa ketentuan baru melalui Pasal 118 ayat (6).
| Spek | Ketentuan Sebelumnya | Ketentuan Terbaru |
|---|---|---|
| Dasar aturan | Keputusan bersama pemerintah dan kebijakan perusahaan | UU No. 27 Tahun 2026 |
| Pengurangan cuti tahunan | Dapat mengurangi saldo sesuai ketentuan yang berlaku | Tidak mengurangi hak cuti tahunan jika memenuhi Pasal 118 ayat (6) |
| Pelaksanaan | Mengikuti kebijakan perusahaan | Mengikuti ketentuan UU dan kebijakan perusahaan |
| Pengaturan cuti tahunan | Mengacu pada ketentuan yang berlaku | Diatur melalui perjanjian kerja, PP, atau PKB |
Apakah Perusahaan Swasta Wajib Mengikuti Cuti Bersama?
Tidak semua perusahaan swasta wajib meliburkan karyawan pada tanggal cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.
Pelaksanaan cuti bersama di sektor swasta pada dasarnya bersifat fakultatif atau disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan.
Hal ini juga tercermin dalam SKB Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027.
Dalam ketentuan tersebut, pelaksanaan cuti bersama bagi lembaga atau instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.
Perusahaan dapat menentukan apakah akan menerapkan cuti bersama atau tetap menjalankan kegiatan operasional seperti biasa.Â
Apabila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat, Pasal 118 ayat (6) UU No. 27 Tahun 2026 menegaskan bahwa pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja.
Perusahaan tetap memiliki kewenangan mengatur operasional dan penerapan cuti bersama, tetapi tidak dapat mengabaikan perlindungan hak cuti tahunan yang telah ditetapkan undang-undang.
Jika Karyawan Tetap Bekerja Saat Cuti Bersama
Perusahaan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti rumah sakit, perbankan, transportasi, dan telekomunikasi, dapat tetap beroperasi dengan mengatur jadwal kerja karyawan.
Hal yang perlu diperhatikan:
- Perusahaan dapat mengatur jadwal kerja sesuai kebutuhan operasional
- Karyawan yang tetap bekerja tidak menggunakan jatah cuti tahunan
- Hak cuti tahunan mengikuti Pasal 118 UU No. 27 Tahun 2026
- Upah atau kompensasi mengikuti ketentuan hari kerja, hari libur resmi, dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku
Contoh Perhitungan Cuti Tahunan Setelah Aturan Baru
Misalnya, karyawan memiliki hak cuti tahunan 12 hari, perusahaan menetapkan 3 hari cuti bersama, dan karyawan menggunakan 2 hari cuti pribadi.
Perhitungannya:
Hak cuti tahunan: 12 hari
Cuti bersama: 3 hari (tidak mengurangi saldo cuti)
Cuti pribadi: 2 hari
Pengurangan saldo karena cuti bersama: 0 hari
Sisa cuti tahunan: 10 hari
Jadwal Cuti Bersama 2027 dan Pengaruhnya terhadap Hak Cuti
Pelaksanaan cuti bersama di perusahaan swasta mengikuti kebijakan masing-masing perusahaan.
SKB 2027 ditetapkan pada 15 September 2026, sebelum UU No. 27 Tahun 2026 diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Pemerintah menetapkan 8 hari cuti bersama tahun 2027 melalui SKB 3 Menteri, yaitu:
- 5 Februari (Jumat): Tahun Baru Imlek
- 9 Maret (Selasa): Idulfitri
- 12 Maret (Jumat): Idulfitri
- 15 Maret (Senin): Idulfitri
- 25 Maret (Kamis): Wafat Yesus Kristus
- 18 Mei (Selasa): Iduladha
- 19 Mei (Rabu): Hari Raya Waisak
- 24 Desember (Jumat): Kelahiran Yesus Kristus
Kesimpulan
Perubahan aturan melalui UU No. 27 Tahun 2026 memberikan kepastian baru mengenai perlindungan hak cuti tahunan pekerja.
Berdasarkan Pasal 118 ayat (6), pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan diterapkan perusahaan tidak mengurangi hak cuti tahunan karyawan.
Meskipun perusahaan swasta tetap memiliki kewenangan untuk menentukan penerapan cuti bersama, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan terbaru.
FAQ Seputar Cuti Bersama Tidak Potong Cuti Tahunan
Apakah cuti bersama tidak memotong cuti tahunan?
Ya. Berdasarkan Pasal 118 ayat (6) UU No. 27 Tahun 2026, apabila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja.
Apakah perusahaan swasta wajib mengikuti cuti bersama?
Tidak. Penerapan cuti bersama di perusahaan swasta bersifat fakultatif atau disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Namun, jika perusahaan menerapkannya sesuai ketentuan, hak cuti tahunan pekerja tetap tidak boleh dikurangi.
Apakah karyawan yang masuk saat cuti bersama tetap mendapat hak cuti tahunan?
Ya. Hak cuti tahunan tetap mengikuti ketentuan Pasal 118 UU No. 27 Tahun 2026. Karyawan yang tetap bekerja tidak otomatis kehilangan jatah cuti tahunan karena tanggal tersebut merupakan cuti bersama.
Bagaimana jika perusahaan tetap memotong cuti tahunan saat cuti bersama?
Karyawan dapat meminta klarifikasi kepada HRD dan merujuk pada Pasal 118 ayat (6) UU No. 27 Tahun 2026. Jika tidak tercapai kesepakatan, pekerja dapat menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Berapa jumlah hak cuti tahunan karyawan menurut aturan terbaru?
Berdasarkan Pasal 118 ayat (5) UU No. 27 Tahun 2026, pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
Baca Juga:
Aturan Cuti Haid Menurut UU Cipta Kerja, Apakah Dibayar?
Aturan Cuti Bersama: Apakah Potong Gaji dan Cuti Tahunan?
Referensi:
UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan – JDIH BPK. Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/359755/uu-no-27-tahun-2026-pelindungan-ketenagakerjaan.
