Intensif PPh 21 — Saat ini, berbagai kebijakan pajak di Indonesia terus dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Salah satunya adalah pemberian intensif PPh 21 bagi pihak tertentu. Kebijakan ini dapat membantu memperbaiki cash flow perusahaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Jika Anda ingin memahami bagaimana cara kerja dan manfaatnya, Associe akan membahasnya di artikel ini.
Baca Juga: Tax Planning yang Efektif Mengelola Pajak Perusahaan
Apa itu Insentif PPh 21?
Intensif PPh 21 adalah fasilitas pajak berupa pengurangan atau pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji, upah, atau honorarium yang diterima karyawan.
Program ini umumnya diberikan untuk mendorong perekonomian di sektor-sektor yang terdampak atau dianggap penting bagi negara.
Dasar hukum intensif PPh 21 seringkali mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terbit dalam kondisi tertentu.
Misalnya, saat pandemi COVID-19, PMK Nomor 44/PMK.03/2020 mengatur tentang pajak ditanggung pemerintah untuk sektor terdampak.
Ketentuan ini bersifat sementara dan dapat diperpanjang atau diubah sesuai kebutuhan nasional.
Selain itu, intensif PPh 21 juga mengacu pada ketentuan umum Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang menjadi landasan pemungutan pajak atas penghasilan pegawai di Indonesia.
Fungsi dari Insentif PPh 21
Kebijakan ini hadir bukan tanpa tujuan. Ada beberapa fungsi utama yang membuat intensif PPh 21 penting bagi perekonomian:
Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
Ketika pajak karyawan ditanggung pemerintah atau dibebaskan melalui insentif PPh 21, penghasilan bersih yang diterima karyawan otomatis menjadi lebih besar.
Dengan penghasilan yang lebih tinggi, masyarakat memiliki kemampuan lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun membeli barang konsumsi tambahan.
Kenaikan daya beli ini menjadi salah satu penggerak penting dalam roda perekonomian nasional.
Konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen besar dalam PDB (Produk Domestik Bruto) bisa meningkat secara signifikan.
Selain itu, masyarakat juga memiliki ruang lebih untuk menabung atau berinvestasi.
Secara keseluruhan, kebijakan ini membantu menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam situasi krisis atau perlambatan ekonomi.
Membantu Perusahaan Mengelola Cash Flow
Dengan adanya insentif PPh 21, perusahaan mendapatkan keringanan dari sisi beban pajak karyawan yang biasanya harus dipenuhi.
Ini memberikan ruang fiskal tambahan bagi perusahaan untuk mengatur arus kasnya dengan lebih fleksibel.
Dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti pembayaran gaji, pembelian bahan baku, atau biaya operasional lainnya.
Bagi perusahaan yang terdampak pandemi atau tekanan ekonomi lainnya, insentif ini bisa menjadi penyelamat untuk mempertahankan kelangsungan bisnis.
Arus kas yang sehat juga memperbesar kemungkinan perusahaan untuk melakukan ekspansi atau membuka lapangan kerja baru.
Dengan demikian, insentif ini tidak hanya membantu perusahaan bertahan, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan ekonomi secara keseluruhan.
Mendorong Pertumbuhan Sektor Prioritas
Insentif PPh 21 biasanya ditargetkan pada sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis atau vital bagi pemulihan ekonomi nasional.
Misalnya, sektor manufaktur, pariwisata, dan kesehatan sering menjadi prioritas penerima insentif ini.
Dengan meringankan beban pajak tenaga kerja di sektor-sektor tersebut, pemerintah berharap aktivitas produksi dan layanan dapat meningkat lebih cepat.
Peningkatan produktivitas ini pada akhirnya akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi sektor-sektor terkait lainnya.
Sektor-sektor prioritas ini akan menjadi lebih kompetitif baik di pasar domestik maupun internasional.
Insentif PPh 21 berfungsi sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.
Tahapan dalam Pemberlakuan PPh 21
Pemberian intensif ini tidak dilakukan sembarangan. Ada beberapa tahapan penting yang perlu diperhatikan sebelum insentif diberikan kepada perusahaan atau karyawan:
Memastikan Kepatuhan Perusahaan dan Karyawan
Langkah pertama sebelum menerapkan insentif PPh 21 adalah memastikan bahwa perusahaan dan karyawan memenuhi seluruh syarat yang ditentukan.
Perusahaan perlu memeriksa apakah bidang usahanya tercantum dalam daftar Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang berhak atas insentif ini.
Status karyawan juga harus diverifikasi, termasuk memastikan jenis hubungan kerja dan besaran penghasilannya.
Hanya karyawan tertentu dengan tingkat penghasilan tertentu yang memenuhi kriteria untuk menerima fasilitas ini.
Pemeriksaan awal ini sangat penting agar penerapan insentif tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Menghitung Penghasilan Kotor Karyawan
Setelah memastikan kelayakan, perusahaan harus menghitung besarnya penghasilan kotor masing-masing karyawan.
Untuk karyawan tetap, penghasilan kotor dihitung dengan menjumlahkan gaji pokok, tunjangan tetap, serta penghasilan rutin lainnya yang diterima setiap bulan.
Sementara itu, untuk karyawan tidak tetap, perhitungan dilakukan berdasarkan rata-rata penghasilan harian, mingguan, atau sistem borongan sesuai metode pembayaran yang berlaku.
Perhitungan ini harus dilakukan secara akurat, karena akan menjadi dasar dalam menentukan besarnya pajak yang dikenakan.
Penghitungan yang benar membantu memastikan penerapan insentif berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Menghitung PPh 21 yang Terutang
Tahap berikutnya adalah menghitung besarnya PPh 21 yang seharusnya dibayarkan oleh karyawan sebelum diberlakukannya insentif.
Perusahaan harus menggunakan tarif progresif PPh 21 yang diatur dalam peraturan perpajakan terbaru.
Dalam proses ini, penghasilan bruto karyawan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sesuai dengan status pernikahan atau tanggungan karyawan.
Selisih antara penghasilan bruto dan PTKP inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Perhitungan ini harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak.
Menerapkan Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
Jika berdasarkan perhitungan penghasilan karyawan memenuhi ketentuan, maka perusahaan dapat langsung menerapkan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
Artinya, pajak penghasilan karyawan tidak dipotong dari gaji mereka, karena akan dibayarkan langsung oleh pemerintah.
Dengan mekanisme ini, karyawan akan menerima penghasilan penuh tanpa adanya potongan PPh 21 selama periode berlakunya insentif.
Membuat Bukti Potong dan Melaporkan Insentif
Meskipun pajak ditanggung pemerintah, perusahaan tetap wajib membuat bukti pemotongan PPh 21 untuk setiap karyawan yang menerima insentif.
Bukti potong ini harus mencantumkan nilai pajak yang sebenarnya terutang, meskipun tidak dipotong dari gaji.
Selain itu, perusahaan juga diwajibkan melaporkan seluruh pemanfaatan insentif PPh 21 ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem pelaporan yang telah ditentukan.
Laporan ini menjadi bukti formal bahwa perusahaan telah mematuhi ketentuan dan menggunakan fasilitas insentif secara sah.
Pelaporan yang tepat waktu dan akurat sangat penting untuk menjaga kepatuhan perpajakan dan menghindari sanksi administratif pajak.
Contoh dan Cara Menghitung Intensif PPh 21
Sebagai contoh, seorang karyawan di sektor manufaktur memiliki penghasilan bruto Rp10 juta per bulan.
Berdasarkan kebijakan, penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk mendapat intensif PPh 21:
Rumus menghitung PPh 21 normal adalah:
(Penghasilan Bruto – Pengurang) × Tarif Pajak
Namun, jika intensif berlaku, maka besarnya PPh 21 yang terutang akan ditanggung pemerintah, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan oleh karyawan menjadi nol, dan gaji yang diterima utuh.
Misalnya, setelah dikurangi biaya jabatan dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), karyawan tersebut semestinya dikenai PPh 21 sebesar Rp300.000 per bulan.
Dengan adanya intensif, Rp300.000 tersebut dibayarkan oleh pemerintah dan bukan dipotong dari gaji.
Baca Juga: Denda SPT Tahunan: Ketentuan, Besaran, dan Akibatnya
Kesimpulan
Intensif PPh 21 menjadi instrumen penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam masa-masa sulit.
Dengan memahami manfaat, mekanisme, dan contoh perhitungannya, Anda dapat lebih bijak dalam mengelola kewajiban pajak.
Pastikan perusahaan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas ini agar bisa memanfaatkan setiap peluang dengan maksimal.
Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih banyak terkait artikel pajak atau membutuhkan layanan pajak, jangan ragu untuk kunjungi Associe atau langsung hubungi kami.
