Besaran Pajak Pembalut di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara Lain

Pajak pembalut di Indonesia menjadi sorotan setelah masyarakat mempertanyakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk menstruasi.

Pasalnya, pembalut merupakan kebutuhan biologis perempuan yang harus dipenuhi, bukan sekadar produk gaya hidup.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pembalut yang diperdagangkan di Indonesia termasuk Barang Kena Pajak (BKP) sehingga dikenakan PPN efektif sebesar 11%.

Ketentuan ini berlaku karena pembalut belum termasuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN.

Perdebatan ini juga berkaitan dengan persoalan period poverty atau kemiskinan menstruasi, yaitu keterbatasan akses terhadap produk menstruasi yang layak akibat hambatan ekonomi.

Berapa besar pajak pembalut di Indonesia, mengapa masih dikenakan PPN, dan bagaimana perbandingannya dengan negara lain?

Associe akan membahasnya dalam artikel ini.

Puan Maharani Soroti Pajak Pembalut dan Beban Perempuan

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait pengenaan pajak pembalut.

Dalam pemberitaan E-Media DPR RI pada 5 November 2026, Puan menyampaikan, “Kami mendorong Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat.”

Ia menilai pembalut merupakan kebutuhan primer perempuan karena berkaitan dengan siklus biologis dan reproduksi, sementara pengeluarannya bersifat rutin.

Puan juga menyoroti potensi beban pengeluaran bagi perempuan berpenghasilan terbatas dan keluarga rentan apabila harga produk menstruasi semakin membebani kebutuhan.

Ia mendorong pemerintah mengkaji ulang pengenaan pajak terhadap pembalut dan produk menstruasi lainnya.

Sementara itu, DJP menjelaskan bahwa pembalut telah lama dikenakan PPN, sehingga sorotan saat ini lebih mengarah pada evaluasi kebijakan, bukan penerapan pajak baru.

Dasar Hukum Pengenaan PPN Pembalut

Pengaturan PPN terhadap pembalut berkaitan dengan ketentuan umum perpajakan dan fasilitas PPN yang diberikan pemerintah.

Beberapa regulasi yang relevan antara lain:

UU Nomor 8 Tahun 1983 jo. UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)

Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak termasuk objek PPN. Pasal 7 ayat (1) menetapkan tarif PPN sebesar 12% yang berlaku sejak 1 Januari 2025

Pasal 4A UU PPN

Mengatur jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Ketentuan ini menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu produk termasuk barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN atau tetap berstatus BKP

PP Nomor 49 Tahun 2022

Mengatur fasilitas PPN dibebaskan serta PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor maupun penyerahan BKP dan JKP tertentu.

Fasilitas tersebut mencakup sejumlah barang kebutuhan pokok dan barang tertentu yang dibutuhkan masyarakat sesuai persyaratan dalam peraturan

PMK Nomor 131 Tahun 2024

Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) mengatur penghitungan PPN menggunakan tarif 12% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau penggantian untuk barang non mewah yang memenuhi ketentuan. 

Berapa Besar Pajak Pembalut di Indonesia?

Pembalut yang diperdagangkan di Indonesia dikenakan PPN efektif sebesar 11% dari harga jual sebelum pajak.

Besaran ini mengikuti mekanisme penghitungan PPN untuk BKP non mewah berdasarkan PMK Nomor 131 Tahun 2024.

Meskipun tarif PPN dalam undang-undang sebesar 12%, penghitungan untuk barang non mewah menggunakan DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

Dengan demikian, rumus penghitungan PPN pembalut adalah:

12% × 11/12 × harga jual = 11% dari harga jual.

Contoh Perhitungan PPN Pembalut

Jika harga pembalut sebelum PPN sebesar Rp20.000, berikut simulasi perhitungannya:

Harga sebelum PPN: Rp20.000

DPP nilai lain: 11/12 × Rp20.000 = Rp18.333,33

Tarif PPN: 12%

PPN terutang: Rp2.200

Harga setelah PPN: Rp22.200

Berdasarkan simulasi tersebut, pembelian pembalut seharga Rp20.000 dikenakan PPN sebesar Rp2.200.

Artinya, terdapat tambahan biaya sebesar 11% dari harga jual sebelum pajak. Jika harga pada label atau struk sudah termasuk PPN, penghitungan pajaknya perlu disesuaikan.

Perbandingan Pajak Pembalut di Indonesia dengan Negara ASEAN

Ada negara yang memberikan pembebasan pajak, sementara negara lain masih menerapkan tarif pajak konsumsi umum:

Ringkasan Perbandingan Pajak Produk Menstruasi

• Indonesia: PPN efektif 11% untuk pembalut
• Malaysia: Sales tax 0% untuk sejumlah produk menstruasi
• Singapura: GST umum 9% untuk produk yang tidak memperoleh fasilitas khusus
• Thailand: VAT umum 7% untuk produk yang tidak memperoleh pengecualian
• Filipina: VAT umum 12%, dengan memperhatikan klasifikasi dan fasilitas pajak produk

Indonesia: PPN Efektif 11%

Indonesia mengenakan PPN efektif 11% terhadap pembalut yang diperdagangkan di dalam negeri.

Malaysia: Sales Tax 0%

Malaysia memberikan pengecualian sales tax untuk sejumlah produk menstruasi, termasuk pembalut, tampon, dan pantyliner. Berdasarkan klasifikasi tarif, pembalut dengan kode HS 9619.00.92.00 memiliki tarif sales tax sebesar 0%.

Singapura: GST 9%

Singapura menerapkan GST dengan tarif umum 9%. Produk menstruasi yang tidak memperoleh fasilitas khusus pada prinsipnya mengikuti tarif tersebut.

Thailand: VAT 7%

Thailand menerapkan VAT dengan tarif umum 7%, produk menstruasi yang tidak mendapatkan pengecualian khusus mengikuti ketentuan pajak konsumsi yang berlaku.

Filipina: VAT 12%

Filipina menerapkan VAT dengan tarif umum 12%, pengenaan pajak terhadap produk menstruasi tetap perlu memperhatikan klasifikasi barang dan fasilitas perpajakan yang berlaku.

Negara yang Membebaskan Pajak Pembalut

Selain negara ASEAN, sejumlah negara lain telah menerapkan kebijakan pembebasan atau tarif pajak 0% untuk produk menstruasi.

Inggris: VAT 0% untuk produk sanitasi perempuan sejak 1 Januari 2021, setelah sebelumnya dikenakan tarif 5%

Australia: GST-free untuk produk menstruasi tertentu, seperti pembalut, tampon, dan menstrual cup sejak 1 Januari 2019

Irlandia: VAT 0% untuk sejumlah produk menstruasi yang memenuhi ketentuan perpajakan

Mengapa Pembalut Masih Dikenakan PPN di Indonesia?

Pembalut masih dikenakan PPN karena belum termasuk dalam kategori barang yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak.

Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2022, fasilitas tersebut diberikan kepada barang kebutuhan pokok tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Beberapa contoh barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN meliputi:

• Beras dan gabah
• Jagung
• Sagu
• Kedelai
• Garam konsumsi
• Daging tertentu
• Telur tertentu
• Susu tertentu
• Buah-buahan segar
• Sayur-sayuran segar

Komnas Perempuan Soroti PPN Pembalut

Komnas Perempuan melalui siaran pers Nomor 76/HM.02.03/X/2026 pada 30 Oktober 2026 meminta pemerintah meninjau kembali pengenaan PPN terhadap produk menstruasi.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menyampaikan, “Pengenaan pajak terhadap produk menstruasi merupakan kebijakan yang bias gender karena tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksinya.”

Pengenaan pajak dinilai berpotensi menambah beban ekonomi perempuan, terutama kelompok berpenghasilan rendah, serta memperburuk risiko period poverty atau kemiskinan menstruasi.

Komnas Perempuan juga mendorong pemerintah mempertimbangkan pembebasan PPN atau skema PPN ditanggung pemerintah sebagai upaya mendukung kesetaraan gender dan akses terhadap kesehatan reproduksi.

Apakah PPN Pembalut Akan Dibebaskan?

Hingga 13 November 2026, pembebasan PPN pembalut masih dalam tahap pembahasan dan evaluasi. Beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan pemerintah meliputi:

Pembebasan PPN: Memasukkan produk menstruasi ke kategori barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN agar tidak dikenakan pajak pada penyerahannya kepada konsumen

PPN Ditanggung Pemerintah (DTP): Pemerintah menanggung PPN sesuai ketentuan dan anggaran yang ditetapkan sehingga beban pajak tidak dibebankan kepada konsumen

Insentif PPN 0%: Menjadi salah satu usulan dalam artikel opini Kementerian Keuangan berjudul Menimbang PPN atas Produk Menstruasi pada 28 Juli 2026, meskipun penerapannya memerlukan kajian dan penyesuaian kerangka hukum

Kesimpulan

Pembalut di Indonesia masih dikenakan PPN efektif 11% karena termasuk BKP dan belum memperoleh fasilitas pembebasan pajak.

DPR dan Komnas Perempuan mendorong evaluasi kebijakan dengan mempertimbangkan keterjangkauan produk menstruasi, kesehatan reproduksi, dan keadilan gender.

Sejumlah negara seperti Malaysia, Inggris, Australia, dan Irlandia telah memberikan fasilitas pajak khusus untuk produk menstruasi.

Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan PPN pembalut di Indonesia.

Baca Juga:

Pemutihan Pajak Kendaraan: Pengertian, Syarat, Cara Ikut

Benarkah Adanya Pemberlakuan untuk Pajak Rumah Kontrakan?

Mengenal Pajak Digital, Aturannya, dan Kapan akan Berlaku

Apakah Transfer Bank, Top Up e-Wallet, dan QRIS Kena Pajak Digital?

Referensi:

Berdoa, D. Puan minta pemerintah jadikan aspirasi masyarakat soal pajak pembalut sebagai masukan bermakna. E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini. November 12, 2026. https://emedia.dpr.go.id/news/2026/11/05/puan-minta-pemerintah-jadikan-aspirasi-masyarakat-soal-pajak-pembalut-sebagai-masukan-bermakna

Siaran pers Komnas Perempuan merespons pajak produk menstruasi. https://komnasperempuan.go.id/public/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-pajak-produk-menstruasi

Menimbang PPN atas Produk Menstruasi | Opini Kemenkeu. https://opini.kemenkeu.go.id/pages/read/menimbang-ppn-atas-produk-menstruasi 

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan – JDIH BPK. Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021