Pada 17 Februari 2025, pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia melaksanakan aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Mereka menuntut untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari platform penyedia layanan ojek online seperti Gojek, Grab, dan lainnya.
Aksi yang digagas oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) ini menarik perhatian publik dan menyuarakan aspirasi para mitra pengemudi yang merasa belum mendapatkan hak yang setara dengan pekerja formal.
Driver Ojol Tuntut THR, Apa Alasannya?
Salah satu isu utama yang diangkat dalam aksi ini adalah hak pengemudi ojol atas THR, yang selama ini belum menjadi kewajiban bagi perusahaan platform
Para pengemudi menginginkan agar aplikasi ojol seperti Gojek dan Grab memberikan tunjangan tersebut menjelang hari raya, sebagaimana yang diterima oleh pekerja formal lainnya.
Meskipun pengemudi ojol bekerja secara independen sebagai mitra, banyak yang berpendapat bahwa mereka berhak atas THR sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas kontribusi mereka.
Oleh karena itu, tuntutan ini bukan hanya berkaitan dengan kesejahteraan, tetapi juga dengan perlakuan yang lebih adil dalam industri transportasi digital yang berkembang pesat.
Belum Adanya Regulasi THR untuk Ojol dalam UU Ketenagakerjaan
Di Indonesia, hingga saat ini, belum ada peraturan yang mewajibkan platform ojek online (ojol) seperti Gojek dan Grab untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengemudi mereka.
Hal ini karena pengemudi ojol dianggap sebagai mitra independen, bukan karyawan tetap dengan kontrak formal.
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, THR hanya wajib diberikan kepada pekerja yang memiliki hubungan kerja tetap, yang mana tidak berlaku untuk pengemudi ojol yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja sama atau kontrak.
Sebelumnya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 juga mengatur pemberian THR untuk pekerja yang memiliki hubungan kerja tetap, seperti karyawan di perusahaan.
Pengemudi ojol, yang dianggap sebagai mitra dan bukan karyawan tetap, tidak termasuk dalam cakupan regulasi ini. Karena itulah, pengemudi ojol selama ini tidak mendapat THR seperti pekerja di sektor formal lainnya.
Namun, seiring berkembangnya industri ekonomi digital, Kementerian Ketenagakerjaan kini sedang mengkaji regulasi yang memungkinkan pengemudi ojol untuk menerima THR.
Pemerintah Sedang Mengkaji Kebijakan THR untuk Ojol
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, telah mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang melakukan kajian terkait dengan pemberian THR untuk pengemudi ojol.
Proses ini melibatkan penyusunan regulasi yang akan menjadi dasar hukum pemberian THR bagi mitra pengemudi, dan hasil kajian tersebut akan segera disampaikan kepada perusahaan platform untuk diimplementasikan.
Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang memberi kejelasan hukum mengenai hak-hak pengemudi ojol, termasuk di dalamnya pemberian THR, yang selama ini belum diatur dengan jelas dalam kebijakan nasional.
Dukungan untuk Pengemudi Ojol
Sebelum aksi ini berlangsung, pada 4 Februari 2025, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa pihak kementerian mendengarkan aspirasi dari pengemudi ojol.
Dalam pernyataannya, Indah berharap bahwa perusahaan dan aplikator juga akan membuka telinga dan memperhatikan tuntutan para mitra mereka.
Aksi ini menjadi simbol perjuangan pengemudi ojol dalam menuntut hak mereka.
Ini juga membuka peluang untuk mendiskusikan ulang pengaturan mengenai hubungan kerja antara mitra ojol dan platform online.
Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih banyak terkait artikel bisnis atau membutuhkan layanan konsultan bisnis, jangan ragu untuk kunjungi Associe atau langsung hubungi kami.
