Aturan Lembur Tidak Dibayar Menurut Hukum Ketenagakerjaan

Pernah diminta bekerja melewati jam kerja normal tetapi tidak menerima upah lembur?

Kondisi seperti ini sering dialami oleh banyak pekerja dan tidak sedikit yang menganggap lembur tanpa bayaran sebagai hal yang sudah biasa.

Padahal pada kondisi tertentu perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi sesuai hukum yang berlaku.

Dalam artikel ini, Associe membahas pengertian lembur tidak dibayar serta langkah yang dapat dilakukan jika perusahaan tidak membayarnya.

Apa yang Dimaksud dengan Lembur Tidak Dibayar?

Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan melebihi jam kerja normal atas perintah atau persetujuan perusahaan.

Lembur tidak dibayar mengacu pada kondisi ketika karyawan telah bekerja melebihi jam kerja yang ditentukan, tetapi perusahaan tidak memberikan kompensasi.

Contohnya antara lain:

• Karyawan diminta bekerja hingga pukul 21.00 setiap hari tanpa tambahan upah
• Karyawan tetap bekerja pada hari libur nasional tetapi hanya menerima gaji bulanan
• Tim mengikuti meeting di malam hari yang merupakan bagian dari pekerjaan, namun waktu tersebut tidak diperhitungkan sebagai lembur
• Pekerja diminta menyelesaikan proyek pada akhir pekan tanpa adanya kompensasi

Namun tidak semua kondisi di atas otomatis merupakan pelanggaran.

Penilaiannya bergantung pada ketentuan jabatan, sistem kerja, adanya perintah lembur, serta regulasi yang berlaku.

Beberapa tabel kondisi yang dapat menjadi indikator bahwa Anda perlu meminta klarifikasi terkait hak lembur:

Apa yang Harus Dilakukan Jika Lembur Tidak Dibayar?

Jika upah lembur belum dibayarkan, lakukan langkah-langkah berikut secara bertahap:

• Pastikan status lembur sesuai ketentuan dan memenuhi syarat memperoleh upah lembur.
• Kumpulkan bukti pendukung, seperti absensi, timesheet, email, chat kerja, atau slip gaji.
• Diskusikan dengan atasan atau HR untuk memastikan tidak terjadi kesalahan administrasi.
• Ajukan keberatan secara tertulis disertai rincian lembur dan bukti pendukung.
• Tempuh penyelesaian perselisihan melalui bipartit, mediasi, atau mekanisme lain sesuai peraturan jika masalah belum terselesaikan.

Apakah Perusahaan Boleh Tidak Membayar Lembur?

Jawabannya tergantung pada situasinya.

Terdapat beberapa kondisi yang dapat menjadi pengecualian, misalnya jabatan tertentu yang memiliki tanggung jawab.

Seperti pengambil keputusan atau kategori pekerja yang berdasarkan regulasi tidak memperoleh upah lembur.

Karena itu, penting untuk memahami bahwa pertanyaan yang tepat bukan sekadar “Apakah lembur wajib dibayar?”, melainkan:

• Apakah pekerjaan tersebut memenuhi definisi lembur?
• Apakah terdapat perintah atau persetujuan dari perusahaan?
• Apakah pekerja termasuk kategori yang berhak memperoleh upah lembur?

Regulasi yang Mengatur Lembur

Ketentuan mengenai kerja lembur di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi berikut:

• UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana diubah sebagian oleh UU Nomor 6 Tahun 2023): Dasar hukum pengaturan hubungan kerja, termasuk waktu kerja dan upah lembur.
• PP Nomor 35 Tahun 2021: Mengatur ketentuan teknis mengenai waktu kerja, PHK, dan perhitungan upah lembur.

Batas Maksimal Waktu Lembur

Sejak berlakunya PP Nomor 35 Tahun 2021, batas waktu kerja lembur diperpanjang untuk memberikan fleksibilitas operasional, namun tetap dibatasi guna melindungi kesehatan pekerja.

Batas maksimal lembur adalah:

• Maksimal 4 jam dalam 1 hari.
• Maksimal 18 jam dalam 1 minggu.

Syarat Kerja Lembur

Agar kerja lembur sah secara hukum dan pekerja tetap memperoleh hak atas upah lembur, perusahaan wajib memenuhi persyaratan berikut:

• Persetujuan tertulis atau digital: Harus terdapat perintah dari pengusaha serta persetujuan dari pekerja yang bersangkutan, baik melalui formulir lembur maupun aplikasi HR perusahaan.
• Pemberian makanan dan minuman: Jika lembur berlangsung 3 jam atau lebih, perusahaan wajib menyediakan makanan dan minuman dengan nilai gizi minimal 1.400 kilokalori. Kewajiban ini tidak dapat diganti dengan uang.

Sanksi Perusahaan yang Melanggar Aturan Lembur

Berikut adalah rincian sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar upah lembur atau melanggar batas waktu kerja lembur:

Sanksi Pidana (Tidak Membayar Upah Lembur)

Melanggar hak upah lembur dikategorikan sebagai pelanggaran pidana berdasarkan UU Ketenagakerjaan:

• Kurungan: 1 hingga 12 bulan.
• Denda: Rp10.000.000 hingga Rp100.000.000.

Sanksi Administratif (Melanggar Batas Waktu & Syarat)

Jika mempekerjakan lembur melebihi batas (4 jam/hari atau 18 jam/minggu) atau tidak memenuhi syarat operasional, perusahaan dikenai sanksi bertahap berupa:

• Teguran tertulis.
• Pembatasan hingga pembekuan kegiatan usaha.

Alur Singkat Penyelesaian

Jika hak Anda dilanggar, langkah penyelesaiannya harus berurutan:

1. Bipartit: Musyawarah mandiri antara pekerja dan perusahaan.
2. Aduan Disnaker: Melapor ke Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja setempat.
3. Tripartit: Mediasi resmi yang dijembatani oleh mediator Disnaker.
4. Gugatan PHI: Jalur pengadilan jika mediasi masih belum mencapai kesepakatan.

Siapa yang Berhak Mendapatkan Upah Lembur?

Secara umum, pekerja yang melakukan pekerjaan melebihi jam kerja normal atas perintah perusahaan berhak memperoleh upah lembur.

Kelompok yang umumnya memperoleh hak tersebut antara lain:

Karyawan Tetap

Karyawan tetap yang bekerja melebihi jam kerja sesuai ketentuan biasanya berhak memperoleh pembayaran lembur apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

Karyawan PKWT (Kontrak)

Status sebagai pekerja kontrak tidak menghilangkan hak atas upah lembur. Selama memenuhi syarat yang ditentukan, pekerja PKWT tetap dapat memperoleh kompensasi lembur.

Pekerja Harian

Pada kondisi tertentu, pekerja harian juga dapat memperoleh hak atas lembur apabila jam kerjanya melebihi ketentuan yang berlaku dan terdapat dasar perhitungan upah lembur.

Siapa yang Tidak Berhak Mendapatkan Uang Lembur?

Tidak semua jabatan memperoleh pembayaran lembur.

Beberapa posisi tertentu yang memiliki fungsi sebagai pemikir, perencana, pengendali, atau pengambil keputusan dapat dikecualikan dari ketentuan pembayaran upah lembur sesuai regulasi.

Misalnya:

• Direktur
• Manajer tertentu
• Kepala divisi yang memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis

Namun demikian, pengecualian tersebut tidak otomatis berlaku untuk seluruh jabatan yang menggunakan kata “manager” atau “supervisor”.

Penilaiannya tetap harus melihat fungsi pekerjaan dan ketentuan yang berlaku, bukan hanya nama jabatannya.

Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memiliki uraian jabatan (job description) yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa mengenai hak lembur.

Penyebab Lembur Tidak Dibayar

Lembur yang tidak dibayar dapat terjadi karena pelanggaran perusahaan maupun kendala administratif.

Beberapa penyebab yang umum meliputi:

• Jam kerja tidak tercatat, karena absensi atau timesheet tidak memadai
• Kesalahan payroll, sehingga upah lembur tidak masuk dalam penggajian
• Tidak ada persetujuan lembur dari atasan sesuai kebijakan perusahaan
• SOP lembur yang tidak jelas, sehingga proses klaim dan pembayaran menjadi sengketa
• Kurangnya pemahaman regulasi, baik oleh perusahaan maupun pekerja terkait hak atas upah lembur

Kesimpulan

Lembur yang tidak dibayar belum tentu merupakan pelanggaran.

Hal ini bergantung pada apakah lembur memenuhi ketentuan yang berlaku dan pekerja berhak atas upah lembur.

Oleh karena itu, pekerja dan perusahaan perlu memahami regulasi, mendokumentasikan lembur dengan baik, serta menjaga komunikasi agar hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi.

FAQ Tentang Aturan Lembur Tidak Dibayar

Apakah semua lembur wajib dibayar?

Tidak selalu. Pembayaran lembur bergantung pada ketentuan peraturan yang berlaku, jenis pekerjaan, jabatan, serta apakah pekerjaan tersebut memenuhi syarat sebagai lembur.

Apakah pekerja kontrak berhak mendapatkan uang lembur?

Ya. Pada prinsipnya, pekerja PKWT memiliki hak atas upah lembur apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

Apakah meeting malam termasuk lembur?

Meeting di luar jam kerja dapat termasuk lembur apabila merupakan bagian dari pekerjaan dan dilakukan atas perintah atau persetujuan perusahaan.

Apakah kerja saat hari libur selalu dihitung sebagai lembur?

Kerja pada hari istirahat atau hari libur dapat memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran pembayarannya bergantung pada aturan perhitungan upah lembur.

Apakah bekerja dari rumah (WFH) bisa dihitung lembur?

Ya, apabila pekerjaan dilakukan di luar jam kerja normal atas instruksi atau persetujuan perusahaan serta memenuhi ketentuan lembur.

Baca Juga:

Perhitungan Lembur Karyawan yang Sesuai UU Cipta Kerja

Apa Itu Quiet Quitting? Fenomena Kerja Dalam Kalangan Gen Z