- Bisnis makanan ringan membutuhkan NIB dan KBLI sesuai kegiatan usaha
- SPP-IRT atau BPOM MD disesuaikan dengan jenis dan proses produksi pangan
- Persyaratan izin meliputi data usaha, informasi produk, label kemasan, standar keamanan pangan, dan sertifikasi halal sesuai ketentuan
- Pengurusan izin dapat dilakukan melalui OSS dan instansi terkait atau menggunakan jasa profesional
Usaha makanan ringan seperti keripik, kerupuk, makaroni, kue kering, dan aneka camilan kemasan memiliki peluang pasar yang cukup luas.
Sebelum memasarkan produk ke toko maupun online marketplace, pelaku usaha perlu memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi ketentuan perizinan.
Izin usaha makanan ringan tidak hanya berkaitan dengan PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), pelaku usaha juga perlu memperhatikan NIB hingga sertifikat halal.
Dalam artikel ini, Associe akan membahas legalitas apa saja yang dibutuhkan agar usaha makanan ringan dapat beroperasi.
Apa Saja Izin yang Dibutuhkan untuk Usaha Makanan Ringan?
Pelaku usaha makanan ringan perlu memenuhi perizinan berdasarkan jenis kegiatan, skala produksi, dan karakteristik produk yang dihasilkan.
Perlu dipahami bahwa NIB merupakan legalitas dasar usaha, bukan pengganti izin edar produk.
Artinya, memiliki NIB belum tentu membuat semua jenis makanan ringan dapat langsung dipasarkan tanpa memenuhi persyaratan keamanan pangan.
Tidak semua produk wajib memiliki SPP-IRT, produk yang tidak termasuk kategori pangan industri rumah tangga perlu mengikuti jalur perizinan sesuai ketentuan BPOM.
Berikut beberapa dokumen legalitas yang perlu diperhatikan:
- Nomor Induk Berusaha (NIB): Identitas resmi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis
- KBLI: Kode yang menentukan klasifikasi kegiatan usaha, seperti produksi keripik atau kue kering
- SPP-IRT: Sertifikat pemenuhan komitmen untuk produk pangan olahan industri rumah tangga yang memenuhi kriteria
- BPOM MD: Izin edar untuk pangan olahan produksi dalam negeri yang wajib didaftarkan ke BPOM
- Sertifikat halal: Bukti bahwa produk telah memenuhi ketentuan kehalalan sesuai peraturan yang berlaku
KBLI untuk Usaha Makanan Ringan
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi atau aktivitas usaha yang dijalankan oleh pelaku bisnis.
Dalam mengurus NIB melalui OSS, pemilik usaha perlu memilih KBLI yang sesuai dengan aktivitas bisnisnya.
Pemilihan kode ini penting karena menentukan jenis perizinan dan kewajiban yang harus dipenuhi.
Contohnya, usaha yang memproduksi keripik singkong tentu memiliki klasifikasi kegiatan berbeda dengan usaha yang hanya membeli dan menjual kembali makanan ringan.
Daftar KBLI Makanan Ringan
Berikut beberapa contoh KBLI yang dapat menjadi acuan untuk usaha makanan ringan berdasarkan jenis kegiatan produksinya.
| Kode KBLI | Kegiatan Usaha | Contoh Produk |
|---|---|---|
| 10794 | Industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya | Keripik singkong, kerupuk, peyek |
| 10710 | Industri produk bakeri | Biskuit, kukis, kue kering, dan produk bakeri |
| 10793 | Industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain kecap, tempe, dan tahu | Produk olahan kacang-kacangan tertentu |
Cara Menentukan KBLI untuk Usaha Makanan Ringan
Agar tidak salah memilih klasifikasi usaha, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:
- Identifikasi produk: Tentukan jenis makanan ringan yang akan diproduksi
- Tentukan aktivitas usaha: Pastikan kegiatan berupa produksi, pengemasan ulang, atau perdagangan
- Pilih kode KBLI: Sesuaikan kegiatan usaha dengan klasifikasi KBLI terbaru
- Periksa persyaratan OSS: Pastikan tingkat risiko dan izin usaha yang diperlukan
Persyaratan Umum Legalitas Usaha
Beberapa data dan dokumen yang perlu disiapkan untuk mendirikan atau mendaftarkan usaha antara lain:
- KTP pemilik atau penanggung jawab usaha
- NPWP sesuai ketentuan
- Nomor telepon dan alamat email aktif
- Alamat dan informasi lokasi kegiatan usaha
- Informasi modal dan kegiatan usaha
- KBLI yang sesuai dengan aktivitas bisnis
- Akta pendirian dan pengesahan badan hukum jika menggunakan badan usaha PT
Konsultasikan kebutuhan legalitas usaha makanan ringan Anda bersama Associe melalui WhatsApp. Konsultasi WhatsApp Associe
Persyaratan Informasi Produk Makanan Ringan
Selain dokumen usaha, pemilik bisnis juga perlu mempersiapkan informasi terkait produk yang akan dipasarkan, seperti:
- Nama dan jenis produk makanan ringan
- Daftar komposisi atau bahan baku
- Proses dan metode produksi
- Informasi tempat produksi
- Rancangan label dan kemasan
- Informasi masa simpan produk
- Dokumen pendukung keamanan pangan sesuai jenis izin yang diajukan
Cara Mengurus Izin Usaha Makanan Ringan
Pengurusan izin usaha makanan ringan dapat dilakukan secara bertahap melalui sistem OSS dan instansi yang berwenang. Berikut alur yang dapat dijadikan panduan.
1. Tentukan Bentuk Usaha
Langkah pertama adalah menentukan bentuk usaha yang akan digunakan. Beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan antara lain:
Usaha perseorangan: Cocok untuk bisnis yang dijalankan sendiri dalam skala kecil
PT Perorangan: Dapat dipertimbangkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin memiliki badan hukum
PT: Cocok untuk bisnis yang dikembangkan bersama beberapa pemegang saham atau membutuhkan struktur perusahaan
CV: Dapat menjadi pilihan bagi usaha yang dijalankan oleh sekutu aktif dan pasif
2. Tentukan KBLI yang Sesuai
Setelah menentukan bentuk usaha, pilih KBLI berdasarkan aktivitas bisnis yang dilakukan.
Misalnya, jika Anda menjalankan produksi keripik singkong, periksa klasifikasi industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya.
Jika bisnis hanya melakukan perdagangan makanan ringan, pilih klasifikasi yang menggambarkan kegiatan perdagangan tersebut.
Jangan memilih KBLI hanya berdasarkan nama produk karena uraian aktivitas usaha menjadi dasar penentuan klasifikasi dan persyaratan perizinan.
3. Daftarkan NIB Melalui OSS
NIB diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola pemerintah.
Setelah NIB terbit, pelaku usaha dapat melanjutkan pemenuhan perizinan lain yang dibutuhkan, termasuk SPP-IRT atau izin edar BPOM sesuai kategori produk.
Secara umum, tahapan pendaftarannya meliputi:
- Buka situs resmi OSS di https://oss.go.id/
- Buat akun sesuai jenis pelaku usaha
- Lengkapi identitas dan data usaha
- Masukkan alamat serta lokasi kegiatan bisnis
- Pilih KBLI yang sesuai
- Lengkapi data investasi dan informasi kegiatan usaha
- Periksa persyaratan perizinan berdasarkan tingkat risiko
- Terbitkan NIB apabila seluruh persyaratan yang diminta telah dipenuhi
4. Urus Izin Edar Produk Makanan Ringan
Tentukan apakah produk memenuhi kriteria untuk memperoleh SPP-IRT atau harus menggunakan jalur pendaftaran BPOM.
SPP-IRT: Umumnya berlaku untuk makanan ringan yang diproduksi industri rumah tangga, tahan disimpan pada suhu ruang selama minimal 7 hari. Contohnya keripik singkong, kerupuk, peyek, dan kue kering.
BPOM: Diperlukan untuk pangan olahan yang tidak memenuhi kriteria SPP-IRT, misalnya produk dengan karakteristik tertentu yang membutuhkan penanganan khusus, pangan siap saji beku (frozen food).
5. Penuhi Kewajiban Sertifikasi Halal
Selain izin usaha dan izin edar, pelaku usaha makanan ringan juga perlu memperhatikan kewajiban sertifikasi halal.
Sertifikat ini memastikan bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan produk memenuhi ketentuan halal.
Beberapa kriteria yang perlu dipenuhi untuk memperoleh sertifikat halal antara lain:
- Bahan baku: Menggunakan bahan yang terjamin kehalalannya
- Proses produksi: Bebas dari bahan haram dan kontaminasi najis
- Peralatan: Bersih dan tidak tercampur dengan peralatan produksi nonhalal
- Penyimpanan dan kemasan: Terhindar dari kontaminasi bahan nonhalal
- Dokumen pendukung: Menyiapkan NIB, daftar bahan, foto produk, dan alur produksi
Kami menyediakan layanan pengurusan sertifikat halal untuk membantu pemenuhan persyaratan hingga pengajuan. Pelajari selengkapnya melalui Jasa Sertifikat Halal dari Associe.
Berapa Biaya Mengurus Izin Usaha Makanan Ringan?
Biaya mengurus izin usaha makanan ringan bergantung pada jenis produk, skala produksi, dan legalitas yang dibutuhkan. Berikut perkiraan komponen biaya yang perlu disiapkan:
Pembuatan NIB dan KBLI: Gratis melalui sistem OSS
Penerbitan SPP-IRT: Gratis dari pemerintah
Registrasi BPOM MD: Sekitar Rp300.000–Rp3.000.000 per item, bergantung kategori pangan dan tarif yang berlaku
Pengujian laboratorium: Bervariasi berdasarkan jenis produk dan parameter pengujian
Jasa pengurusan legalitas: Bergantung pada penyedia jasa dan kompleksitas pengurusan
Urus Legalitas Usaha Makanan Ringan Bersama Associe
Memulai bisnis makanan ringan membutuhkan legalitas yang sesuai, mulai dari pemilihan badan usaha, penentuan KBLI, penerbitan NIB, hingga perizinan melalui OSS.
Associe menyediakan layanan perizinan usaha untuk membantu pengurusan legalitas sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Diskusikan kebutuhan legalitas usaha makanan ringan melalui Konsultasi WhatsApp Associe atau kunjungi halaman Layanan Perizinan Usaha Associe.
FAQ Seputar Izin Usaha Makanan Ringan
Apakah usaha makanan ringan rumahan wajib memiliki izin usaha?
Ya. Pelaku usaha perlu memiliki legalitas sesuai kegiatan bisnisnya, termasuk NIB sebagai identitas usaha.
Apa KBLI untuk usaha makanan ringan?
Salah satu contohnya adalah KBLI 10794 untuk industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya. Sementara itu, KBLI 10710 digunakan untuk industri produk bakeri.
Apakah semua makanan ringan harus memiliki izin PIRT?
Tidak. SPP-IRT hanya berlaku untuk jenis pangan olahan yang memenuhi kriteria industri rumah tangga berdasarkan ketentuan BPOM.
Berapa biaya mengurus izin PIRT?
Penerbitan SPP-IRT tidak dipungut biaya oleh pemerintah. Namun, pelaku usaha mungkin mengeluarkan biaya pendukung untuk persiapan fasilitas produksi, pengujian, atau kebutuhan lain sesuai persyaratan produk.
Apakah NIB bisa digunakan untuk menjual makanan ringan?
NIB merupakan identitas dan legalitas dasar pelaku usaha. Namun, NIB tidak otomatis menggantikan izin edar pangan.
Pelaku usaha tetap perlu memenuhi persyaratan SPP-IRT atau BPOM sesuai kategori produk serta kewajiban sertifikasi halal yang berlaku.
Baca Juga:
Catat! Ini Perbedaan Bahan Baku Makanan Halal dan Haram
Inilah Informasi yang Wajib Dicantumkan pada Label Produk Makanan
Cara Mengurus PIRT Terbaru: Syarat, Biaya, dan Alur Lengkap
Referensi:
Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/282151/peraturan-bpom-no-4-tahun-2024.Â
UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014.Â
OSS RBA – Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya. OSS RBA. https://oss.go.id/id/kbli/detail/f38670f7-a302-5f2f-b2dc-77fce993fa5d.Â
OSS RBA – Industri produk Bakeri. OSS RBA. https://oss.go.id/id/kbli/detail/02df412b-ac74-56cc-bd6b-5fc92feb866c.Â






