8 Syarat Mendirikan PT di Indonesia

Apa itu PT?

PT adalah singkatan dari Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari para pendirinya. PT memiliki modal dasar yang terbagi menjadi saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Para pemegang saham bertanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. PT diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan revisi dari UU sebelumnya.

Syarat Pendirian PT

Syarat pendirian PT terbaru setelah terbitnya UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

• Fotokopi KTP dan NPWP para pemegang saham dan pengurus

Dokumen ini diperlukan untuk membuktikan identitas dan status pajak para pemegang saham dan pengurus perusahaan. Dokumen ini harus sesuai dengan data yang tercantum dalam akta pendirian PT.

• Copy Perjanjian Sewa atau Bukti Kepemilikan Tanah/Bangunan

Dokumen ini diperlukan untuk membuktikan hak atas tempat usaha perusahaan. Dokumen ini harus sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat keterangan domisili perusahaan.

• Surat Keterangan Domisili

Dokumen ini diperlukan untuk menyatakan alamat tempat usaha perusahaan yang berada di gedung perkantoran. Dokumen ini harus dikeluarkan oleh pengelola gedung dan mencantumkan nama dan nomor telepon pengelola gedung.

• Surat Keterangan RT/RW

Dokumen ini diperlukan untuk menyatakan alamat tempat usaha perusahaan yang berada di lingkungan perumahan. Dokumen ini harus dikeluarkan oleh ketua RT/RW setempat dan mencantumkan nama dan nomor telepon ketua RT/RW.

Prosedur Pendirian PT

Prosedur pendirian PT secara lengkap adalah sebagai berikut:

Persiapkan Data Pendirian PT

Langkah pertama dalam mendirikan PT adalah menyiapkan data pendirian PT, yaitu:

• Nama perusahaan

Nama perusahaan harus unik dan tidak sama dengan perusahaan lain. Anda bisa mengecek ketersediaan nama perusahaan di situs resmi Kemenkumham. Nama perusahaan juga harus ditulis dalam bentuk latin, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tidak terdiri dari angka atau huruf yang tidak membentuk kata, tidak mempunyai arti sebagai badan hukum lain, dan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha. Nama perusahaan harus mencantumkan frasa “Perseroan Terbatas” atau “PT” di awal, dan “Tbk” di akhir jika merupakan perseroan terbuka.

• Domisili perusahaan

Domisili perusahaan adalah alamat tempat usaha Anda beroperasi. Anda harus memperhatikan ketentuan peraturan daerah mengenai domisili perusahaan, seperti zonasi, luas, dan fasilitas. Anda juga harus memiliki bukti kepemilikan atau perjanjian sewa tempat usaha. Anda harus mengurus surat keterangan domisili usaha (SKDU) dari pihak yang berwenang, seperti kelurahan, kecamatan, atau dinas terkait. Anda harus melampirkan fotokopi KTP, KK, NPWP, surat persetujuan tetangga, surat pengantar RT/RW, dan bukti kepemilikan tempat usaha. Jika berdomisili di Jakarta, Anda harus mematuhi peraturan zonasi yang melarang penggunaan rumah tempat tinggal untuk kantor atau tempat usaha, kecuali untuk praktek keahlian perorangan atau usaha pelayanan lingkungan.

• Maksud dan tujuan usaha

Maksud dan tujuan usaha adalah gambaran umum tentang apa yang ingin Anda capai dengan usaha Anda. Anda harus menyesuaikan maksud dan tujuan usaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan bidang usaha Anda. KBLI adalah klasifikasi usaha yang digunakan untuk mengelompokkan jenis usaha berdasarkan aktivitas utamanya. KBLI sangat penting untuk menentukan izin usaha yang diperlukan oleh perusahaan Anda.

• Struktur Modal

Struktur modal adalah pembagian modal dasar dan modal disetor perusahaan. Anda harus memenuhi syarat minimal modal dasar dan modal disetor yang ditentukan oleh UU Cipta Kerja. Modal dasar minimal Rp 50 juta, dengan modal disetor minimal Rp 12,5 juta. Minimal 25% dari modal dasar harus disetor dalam bentuk uang atau barang. Anda juga harus menentukan jumlah saham dan nilai nominal saham perusahaan.

• Kepengurusan

Kepengurusan perusahaan adalah susunan direktur dan komisaris perusahaan. Anda harus menunjuk minimal satu direktur dan satu komisaris untuk perusahaan Anda. Anda juga harus menentukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing kepengurusan. Direktur bertugas untuk mengelola operasional, mencapai tujuan, mengambil keputusan, dan melaksanakan strategi perusahaan. Komisaris bertugas untuk mengawasi kebijakan, kepatuhan terhadap regulasi, analisis laporan keuangan, dan perlindungan kepentingan pemegang saham.

Pembuatan Akta Pendirian

Langkah kedua dalam mendirikan PT adalah membuat akta pendirian PT. Akta pendirian PT adalah dokumen hukum yang berisi tentang data pendirian PT, anggaran dasar perusahaan, dan pernyataan persetujuan para pendiri. Akta pendirian PT harus dibuat oleh notaris yang berwenang. Notaris adalah pejabat umum yang berhak membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan atau diinginkan oleh undang-undang untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Isi dari akta pendirian PT antara lain adalah:

• Nama dan tempat kedudukan perseroan;
• Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perseroan;
• Jangka waktu berdirinya perseroan;
• Besarnya modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
• Jumlah saham, klasifikasi saham dan jumlah tiap klasifikasinya (jika ada), hak-hak yang melekat pada saham, serta nilai nominal setiap saham;
• Nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan para pendiri dan pemegang saham;
• Nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris;
• Tanggal dan nomor akta notaris yang memuat pernyataan persetujuan penggunaan nama perseroan dari Kemenkumham.

Pengesahan Surat Keputusan Menteri

Langkah ketiga dalam mendirikan PT adalah mengurus pengesahan surat keputusan menteri. Surat keputusan menteri adalah dokumen hukum yang menyatakan bahwa PT Anda telah disahkan sebagai badan hukum oleh Kemenkumham. Untuk mendapatkan surat keputusan menteri, Anda harus mengajukan permohonan pengesahan badan hukum melalui sistem elektronik Kemenkumham. Anda harus melampirkan akta pendirian PT dan surat pernyataan persetujuan penggunaan nama perusahaan sebagai syaratnya.

Pembuatan NPWP

Langkah keempat dalam mendirikan PT adalah membuat NPWP perusahaan. NPWP perusahaan adalah nomor identitas perusahaan sebagai wajib pajak. Untuk membuat NPWP perusahaan, Anda harus mengajukan permohonan pendaftaran wajib pajak melalui sistem elektronik DJP. Anda harus melampirkan surat keputusan menteri, akta pendirian PT, dan kartu tanda penduduk (KTP) direktur sebagai syaratnya. 

Pembuatan NIB di OSS RBA

Langkah kelima dalam mendirikan PT adalah membuat NIB perusahaan di OSS RBA. NIB perusahaan adalah nomor identitas perusahaan sebagai pelaku usaha di Indonesia. NIB juga berfungsi sebagai izin prinsip usaha, izin lokasi usaha, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Untuk membuat NIB perusahaan, Anda harus mengajukan permohonan pendaftaran pelaku usaha melalui sistem elektronik OSS RBA. Anda harus melampirkan NPWP perusahaan, surat keputusan menteri, akta pendirian PT, dan KTP direktur sebagai syaratnya. Biaya pembuatan NIB perusahaan adalah gratis.

Untuk membuat NIB perusahaan, Anda juga harus menentukan KBLI yang sesuai dengan bidang usaha Anda. KBLI adalah klasifikasi usaha yang digunakan untuk mengelompokkan jenis usaha berdasarkan aktivitas utamanya. KBLI sangat penting untuk menentukan izin usaha yang diperlukan oleh perusahaan Anda. Untuk mencari KBLI yang sesuai dengan bidang usaha Anda, Anda bisa mencari KBLI 2020 di sini.

Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan

Langkah keenam dalam mendirikan PT adalah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan perusahaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya terhadap risiko sosial ekonomi. Untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, Anda harus mengajukan permohonan pendaftaran peserta melalui sistem elektronik BPJS Ketenagakerjaan. Anda harus melampirkan NIB perusahaan, NPWP perusahaan, surat keputusan menteri, akta pendirian PT, dan data karyawan sebagai syaratnya. Iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 6,24% dari upah karyawan, yang dibagi menjadi 3,7% dari pemberi kerja dan 2,54% dari pekerja yang akan disetor setiap bulannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Mengurus Sertifikat Standar

Langkah ketujuh dalam mendirikan PT adalah mengurus sertifikat standar kualitas produk atau jasa perusahaan jika diperlukan. Sertifikat standar adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk atau jasa perusahaan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Beberapa contoh sertifikat standar yang mungkin dibutuhkan oleh perusahaan Anda adalah:

• Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk atau jasa yang berkaitan dengan kehalalan.
• Sertifikat Organik dari Kementerian Pertanian untuk produk pertanian yang bebas dari pestisida dan pupuk kimia.
• Sertifikat ISO dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk produk atau jasa yang memenuhi standar internasional.
• Sertifikat SNI dari BSN untuk produk atau jasa yang memenuhi standar nasional.

Untuk mengurus sertifikat standar, Anda harus mengajukan permohonan sertifikasi melalui sistem elektronik lembaga yang bersangkutan. Anda harus melampirkan NIB perusahaan, NPWP perusahaan, surat keputusan menteri, akta pendirian PT, dan data produk atau jasa sebagai syaratnya. Biaya mengurus sertifikat standar bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat kesulitan sertifikasi.

Kesimpulan

Demikianlah cara mudah mendirikan PT di Indonesia. Dengan mengikuti syarat dan prosedur pendirian PT yang telah dijelaskan di atas, Anda bisa memiliki usaha yang legal dan profesional. 

Berkas administrasi untuk pendirian PT adalah sebagai berikut:

• Surat permohonan pendirian PT yang ditandatangani oleh para pendiri.
• Akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris.
• Surat pernyataan persetujuan penggunaan nama perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
• Surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kemenkumham.
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
• Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan dari Online Single Submission (OSS) Republik Bersama (RBA).
• Sertifikat Badan Usaha (SBU) atau izin usaha lainnya sesuai dengan bidang usaha perusahaan.
• Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk karyawan perusahaan.
• Sertifikat standar kualitas produk atau jasa perusahaan jika diperlukan.

Namun, jika Anda merasa kesulitan dalam mengurus berbagai administrasi pendirian PT, Anda bisa menggunakan jasa pendirian PT dari Associe. Associe adalah konsultan bisnis yang berpengalaman dan terpercaya dalam membantu Anda mendirikan PT dengan cepat dan mudah. Associe juga menyediakan layanan lainnya seperti pembuatan akuntansi, perizinan usaha, dan manajemen pajak.