Syarat Mendirikan PT — Jika Anda ingin mengembangkan bisnis sekaligus menjadikannya legal dalam bentuk PT, pastikan Anda telah mengetahui persyaratan mendirikan PT yang berlaku saat ini.
Namun, proses ini memerlukan pemahaman yang jelas tentang berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.
Persyaratan ini tidak hanya mencakup dokumen administratif, tetapi juga berbagai aspek hukum yang dirancang untuk memastikan legalitas bisnis.
Pengertian PT (Perseroan Terbatas)
Perseroan Terbatas atau PT adalah badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan modal terbagi atas saham.
PT merupakan bentuk usaha yang paling umum digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis karena memberikan perlindungan hukum dan struktur yang jelas.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal.
Keberadaan PT memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan usaha sekaligus memisahkan kekayaan pribadi pemilik dari kekayaan perusahaan.
Baca Juga: Pemahaman Dasar Legalitas Usaha bagi Bisnis
Dokumen yang Diperlukan dalam Syarat Mendirikan PT
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Dokumen ini diperlukan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam PT, baik sebagai pemegang saham maupun sebagai pengurus perusahaan.
Surat Keterangan Domisili Usaha
Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) adalah dokumen yang menjadi bukti lokasi usaha yang sah dan biasanya diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat.
Akta Pendirian PT
Akta ini dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia dan berisi informasi lengkap tentang perusahaan, seperti nama PT, struktur permodalan, serta hak dan tanggung jawab para pihak yang terlibat.
Pengesahan dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
Setelah akta pendirian selesai, dokumen tersebut harus didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham agar PT resmi berbadan hukum.
Nomor Induk Berusaha (NIB)
NIB berfungsi sebagai identitas perusahaan dan diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Izin Usaha atau Izin Operasional
Contoh izin usaha meliputi SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), IUI, IUJK, izin pariwisata, telekomunikasi, dan transportasi, sesuai dengan bidang usaha perusahaan.
Syarat Mendirikan PT Terbaru
Undang-Undang Cipta Kerja membawa pengaruh signifikan terhadap syarat pembuatan PT dengan menyederhanakan proses pendirian, termasuk penghapusan batas minimal modal dasar.
| Syarat | Sebelum UU Cipta Kerja | Sesudah UU Cipta Kerja |
|---|---|---|
| Modal Minimum | Rp50.000.000, dengan modal disetor minimal 25% | Tidak ada batasan modal minimum |
| Proses Pendaftaran dan Izin Usaha | Proses pendaftaran lebih lama dan izin usaha diajukan secara terpisah | Proses lebih cepat dengan sistem OSS, izin usaha dapat diperoleh dalam satu platform |
| Dokumen dan Persetujuan | Memerlukan lebih banyak dokumen dan persetujuan dari berbagai instansi pemerintah | Dokumen lebih sederhana dan persetujuan dapat diperoleh melalui sistem OSS |
Alur dalam Mendirikan PT
Persiapan Nama PT
Nama PT harus unik, minimal 3 kata, tidak sama dengan yang sudah terdaftar, mencerminkan jenis usaha, dan tidak melanggar norma. Ketersediaan nama dapat Anda cek secara gratis melalui fitur cek nama PT di Associe.
Domisili PT
Domisili PT merupakan alamat yang digunakan sebagai tempat usaha dan wajib tercatat di Surat Keterangan Domisili Usaha. Jika perusahaan tidak memiliki kantor fisik, bisa menggunakan layanan virtual office yang menyediakan alamat resmi untuk perusahaan tanpa harus memiliki ruang fisik.
Definisikan Visi dan Misi PT
Visi dan misi PT harus dirumuskan dengan jelas sebagai panduan perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Dalam menentukan visi dan misi, pastikan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang mengkategorikan jenis usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh PT.
Administrasi dan Struktur Pengurus
Struktur pengurus PT terdiri dari Direksi dan Komisaris yang harus dicatat dengan jelas dalam akta pendirian. Tata kelola perusahaan, administrasi, serta anggaran dasar perusahaan harus disusun dengan rinci untuk mengatur peran, tanggung jawab, dan hak masing-masing pihak dalam perusahaan.
Pembuatan Akta Notaris
Akta pendirian PT disusun oleh notaris yang memuat informasi tentang perusahaan, termasuk tujuan usaha, modal, dan struktur organisasi. Proses pembuatan akta ini dapat dilakukan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang menyederhanakan prosedur pendaftaran.
Pengesahan Akta ke Kemenkumham
Setelah akta pendirian disusun oleh notaris, dokumen tersebut harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan ini adalah langkah yang diperlukan untuk menjadikan PT sah secara hukum di Indonesia.
Pengurusan Izin Usaha
Setelah pengesahan akta, langkah selanjutnya adalah mengajukan izin usaha melalui sistem OSS. OSS memungkinkan perusahaan untuk mengajukan berbagai jenis izin usaha yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan, seperti SIUP atau IUI.
Pengumuman Tentang Berdirinya PT
Perusahaan yang telah resmi didirikan harus mengumumkan keberadaannya di surat kabar atau media yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengumuman ini bertujuan untuk memberitahukan masyarakat bahwa PT tersebut telah berdiri dan siap beroperasi.
Pelaporan ke Instansi Terkait
Setelah PT beroperasi, perusahaan wajib melaporkan karyawan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memastikan perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja. Pendaftaran ini harus dilakukan segera setelah perusahaan mempekerjakan karyawan tetap.
Baca Juga: Perbedaan PT dan CV yang perlu Diketahui
Kesimpulan
Pendirian PT di Indonesia melibatkan serangkaian langkah administratif yang harus dipatuhi untuk memastikan perusahaan sah secara hukum.
Dengan perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja, proses pendirian kini lebih efisien dan mudah diakses.
Untuk memudahkan Anda dalam mendirikan PT, manfaatkan jasa pendirian PT dengan cepat dan di Associe, silahkan hubungi kami.
